by

Pemerintah Perpanjang Pemberian UMKM

Ambon, BKA- Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UMK akan memperpanjang proses program pemberian Bantuan Langsung Tunai bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2021.

Dimana dari 83.075 yang diusulkan Dinas Koperasi (Dinkop) di 11 kabupaten/kota termasuk Dinkop dan UMK Provinsi Maluku, yang baru direalisasi sebanyak 14.665 penerima bantuan.

“Pembayaran sesuai dengan SK Menteri. Jadi setelah kita kirim Menteri mengeluarkan SK nya, dari 11 kabupaten/kota termasuk Dinkop dan UKM Provinsi yang kita kirim 83.075 penerima bantuan BLT UMKM, itu yang sudah diterima sebanyak 55.355 dan yang sudah cair pembayarannya sebanyak 14.665 penerima. Sedangkan yang belum cair sebanyak 40 ribu lebih, sehingga pemerintah perpanjang pemberina BLT hingga bulan Febuari 2021 tahun mendatang,”ungkap Kadis Koperasi dan UKM Maluku, Muhammad Nasir Kilkoda, pada awak media di ruang kerjanya, Selasa (29/12).

Dikatakan, terkait dengan BLT UMKM sebelumnya sudah berjalan sejak bulan Agustus 2020 kemarin dan bahkan sebagian besar sudah menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta per penerima, namun masih ada sebagian yang juga belum menerima, karena ada beberapa faktor.

Yang penyebabnya pertama terkait dengan data yang diimput Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) berbeda dengan data kependudukan sehingga hal itu yang menyebabkan sebagian masyarakat belum bisa menerima.

“Jadi setelah Kementerian melakukan klising data itu, maka memang ada data-data yang seharusnya mereka terima sesuai ketentuan itu, dia agak sedikit berbeda dengan data kependudukan, sehingga itu yang menjadi persoalan dan menyebabkan ada sebagian masyarakat yang belum menerima bantuan UMKM,” jelasnya.

Namun yang lebih menarik dari persoalan tersebut, lanjut Kilkoda, langkah yang diambil Dinas Koperasi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) bersama Dinas Capil setempat, sesuai informasi yang diterima Dinskop Provinsi, telah melakukan rapat bersama dan langsung berkoordinasi dengan pusat. Dan ternyata data-data yang dimiliki Dinas Koperasi dan Capil SBT mengalami kesamaan data, sehingga data yang disampaikan SBT semuanya dapat diakomodir sebagai penerima UMKM.

“Persoalan SBT Alhamdulillah semuanya sudah selesai, setelah Dinskop dan Discapil setempat melakukan rapat bersama dan berkoordinasi dengan Capil di Jakarta, akhirnya semua data yang diusulkan semuanya dapat diakomodir sebagai penerima bantuan UMKM,” bangganya.

Sementara untuk kabupaten/kota lainnya hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi terkait dengan data-data yang diusulkan sebagai penerima BLT UMKM yang menurut Kemenkop belum memiliki data yang valid sehingga perlu kembali melakukan pendataan ulang.

Kilkoda pun berharap agar data-data yang belum valid agar secepatnya dilakukan perbaikan dengan harapan agar nantinya setelah dikirim akan bisa ditindak lanjuti dan dapat diterima kembali sebagai penerima bantuan BLT UMKM.

“Kalau data itu valid, nah harusnya sudah cair dan harus dapat nama dari Jakarta untuk selanjutnya di kirim ke Bank dan kemudian pihak Bank yang melakukan eksekusi kepada masyarakat penerima bantuan, melalui surat tembusa ke kami lewat Dinas Koperasi baik Provinsi maupun kabupaten/kota,”ungkapnya.

Kilkoda juga mengakui, bukan hanya data dari kabupaten/kota tapi data yang diusul lewat dinasnya juga ada sebagian juga yang belum masuk sebagai penerima bantuan, dengan harapan agar data-data yang belum masuk dapat diakomidir sesuai perpanjang waktu penerima, seperti yang disampaikan dari Kementerian.
“Sesuai informasi yang disampaikan dari Kemenerian, bahwa untuk proses pencairan akan dilanjutkan sampai tahun 2021 tepatnya di bulan Febuari depan,”ucapnya. (RHM)

Comment