by

Pemkab Bursel Gandeng Kejari Tangani Masalah Hukum

BURU-BKA, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) resmi melakukan pendantanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan MoU ini dilakukan Kepala Kejari (kajari) Buru, Muhtadi bersama Bupati Bursel, Safitri Malik Soulisa, di kantor Bupati Bursel, Namrole, Rabu (11/8).

Kepada BeritaKota Ambon, Kamis (12/8), Kajari Buru, Muhtadi mengatakan, dengan MoU tersebut, kejaksaan memiliki peran dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha Negara. Diataranya memberikan bantuan hukum, melakukan penegakan hukum, pertimbangan hukum, kemudian pelayanan hukum dan tindakan hukum lain.

“Kegiatan-kegiatan kerja sama ini adalah di bidang perdata dan tata usaha Negara. Contoh misalnya pemerintah daerah digugat oleh pihak ketiga, maka kita bisa memberikan bantuan hukum sebagai pengacara untuk membela kepentingan pemerintah daerah,” terang Muhtadi.

Baca juga: Babinsa Tiakur Bagi Masker ke Siswa-siswi

Dijelaskan, ada kegiatan-kegiatan penyelamatan dan pemulihan aset, misalnya pemerintah daerah memiliki tagihan di kontraktor-kontraktor yang tidak mau mengembalikan kelebihan pembayaran. Sehingga pihak kejaksaan bisa melakukan penagihan.

“Kemudian ada wajib-wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, kita bisa melakukan sosialisasi. Dan juga melakukan penagihan pajak dengan surat kuasa khusus dari pemerintah daerah. Kemudian yang lain, kegiatan bantuan hukum, pendampingan hukum. Jadi di kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, kita bisa melakukan proses pengamanan,” pungkasnya.

Dikatakan, turut hadir dalam penandatangan MoU tersebut diataranya, Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan, Gerson Eliaser Selsily, Ketua DPRD Buru Selatan, Muhajir Bahta, para asisten, para pimpinan OPD Pemkab Bursel maupun perwakilan Kejari Buru, dan jajaran lainnya.

Dalam momen itu, Bupati Bursel, Safitri Malik turut mengapresiasi langkah yang diinisiasi Kejari Buru tersebut. Sebab MoU yang dilakukan, merupakan langkah antisipasi atau preventif, dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Penandatanganan MOU bidang perdata dan tata usaha negara ini adalah merupakan proses awal untuk memberikan jaminan hukum lebih baik kedepan. Dan untuk mempererat tali silaturahim diantara kita dan pada gilirannya, akan menjadi sinergi demi terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Bumi Fuka Bupolo. Agar tidak salah paham dalam pandangan dan penilaian masyarakat, serta mengantisipasi timbulnya masalah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bursel,” tutur Safitri.

Baca juga:
Vaksinasi Covid-19, Polda Maluku Sasar Jemaat Gereja Rehoboth

Menurut dia, perjanjian kerjasama itu merupakan file hukum dan sekaligus merupakan pintu masuk (entry point), dalam pelaksanaan kegiatan merupakan pemberian bantuan hukum pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya oleh Kejaksaan Negeri Buru kepada pemerintah Kabupaten Bursel. Yakni dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

“Diharapkan di masa mendatang tidak terjadi lagi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang diakibatkan oleh berlarut-larutnya konflik hukum, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan daerah. Karena apabila setiap permasalahan hukum ditangani dengan baik, maka dampaknya tidak hanya positif bagi masyarakat. Tetapi potensial meningkatkan kewibawaan dan kesuksesannya pembangunan di pemerintahan Kabupaten Bursel sebagai pelayan publik yang profesional,” pungkasnya. (MSR)

Comment