by

Pemkab Buru Berlakukan PPKM Level 3

BURU-BKA, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, untuk memperketat aktivitas masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas di kabupaten itu.

Pemberlakuan PPKM Level 3 tersebut berdasarkan Instruksi Bupati Buru Nomor: 03 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa, untuk pengendalian penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Buru.

Baca:Kelompok Tani Desa Waimiting Dapat Bantuan Alsintan

Instruksi tersebut ditandatangani oleh Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, yang ditetapkan di Namlea, 26 Juli 2021. Mulai berlaku 26 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021.

Dalam surat tersebut, Bupati Buru mengatakan, pemberlakuan PPKM Level 3 di Kabupaten Buru menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 26 tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan, untuk pengendalian penyebaran virus Corona pertanggal 25 Juli 2021 dengan ini diinstruksikan.

“Menetapkan dan mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3 di Kabupaten Buru yang selanjutnya disebut PPKM Level 3 di seluruh desa sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” bunyi surat instruksi Bupati Buru, yang diterima BeritaKota Ambon, Senin (26/7).

Ramly menyebutkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara Daring/online. Sementara pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran, diberlakukan 75 persen work from home (WFH) dan 25 persen work from office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu.

“Tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat pembelajaran/mall tetap beroperasi 100 persen dengan peraturan jam operasional, kapasitas dan penetapan protokol kesehatan secara lebih ketat,” sebutnya.

Baca:Pemdes Karang Jaya Bagi BLT Bulan Februari

Sedangkan pelaksanaan pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar basah, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan hand sanitizer.

“Untuk kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai yaitu pelaksanaan kegiatan ibadah pada tempat ibadah di masjid, mushola, gereja, pura dan vihara dan klenteng serta tempat ibadah lainnya dapat dilaksanakan dengan ketentuan 25 persen dari kapasitas tempat ibadah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,” jelasnya.

Sementara kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan. “Surat instruksi ini berlaku sejak tanggal 16 Juli 2021 dan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021,”pungkasnya. (MSR)

Comment