by

Pemkab Buru Berlakukan PPKM Mikro Tingkat Desa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru resmi mengeluarkan kebijakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk memperketat aktivitas masyarakat, guna mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas di kabupaten itu.

PPKM Mikro diterapkan berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021, yang memuat tentang PPKM berbasis mikro dan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.
Selain itu, berdasarkan surat edaran Bupati Buru tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan berbasis mikro.

Menurut Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buru, Azis Tomia, saat ini, Pemkab Buru telah menerapkan PPKM. Bukan hanya berlaku di Kota Namlea selaku ibukota Kabupaten Buru, tapi berlaku pada semua kecamatan hingga desa di kabupaten itu.
Hal itu, katanya, untuk mengaktifkan pos PPKM Mikro pada kecamatan dan desa masing-masing, dengan melibatkan Danramil, Kapolsek, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam memantau pelaku perjalanan, isolasi mandiri pasien terkonfirmasi positif Covid-19, serta sosialisasi penyelenggaraan vaksinasi Covid-19.

“PPKM Mikro ini berlaku di seluruh Indonesia sebenarnya, karena dia berbasis Mikro, berbasis unit-unit seperti desa misalnya yang terkecil. Maka sekarang ini seluruh pos PPKM Mikro itu sudah terbentuk di Kabupaten Buru dengan di tingkat desa, dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat dan itu sudah terbentuk,” kata Azis kepada BeritaKota Ambon, Minggu (4/7).

Kepala Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Buru ini menjelaskan fungsi dari PPKM Mikro itu, kalau sesuai dengan surat edaran itu yang pertama misalnya melakukan pengawasan terhadap kasus-kasus konfirmasi positif.
“Karena itu, nanti ada petugas di PPKM Mikro itu yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang melakukan karantina mandiri,” sebutnya.

Dia berharap, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kalau kasus di Kabupaten Buru meningkat, lalu ada zona merah di Buru, nanti dipetakan.
Pemetaan itu dilakukan, katanya, untuk mempermudah pengawasan kawasan zona merah, agar tidak menggangu kawasan lain. Sehingga aktivitas masyarakat dan ekonomi bisa tetap berjalan seperti biasa.
Jadi dalam pemberlakuan PPKM Mikro tersebut, katanya, kepala desa punya peranan penting. Karena pemberlakuannya di tingkat desa.

“Iya, nanti ada pos dan ada tim PPKM Mikro yang ada di desa. Mereka yang akan melakukan pengawasan di desa. Kalau kita tim Satgas kabupaten hanya melakukan advokasi, pengawasan dan pendampingan, terhadap teman-teman PPKM Mikro di desa,” pungkasnya. (MSR)

Comment