by

Pemkab Buru Sosialisasi Partisipasi Perempuan

beritakotaambon.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru, melakukan sosialisasi advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi tahun 2021, di aula Kantor Bupati, Selasa (7/9).

Dalam kegiatan ini, turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru, Ketua dan Wakil Komnas Perempuan, Kepala DP3A Provinsi Maluku yang diwakili Kabid Kualitas Perempuan dan Kualitas Keluarga, Kepala DP3A Kabupaten Buru, Oclaila Sulaiman, Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Buru, para asisten, staf ahli dan para pimpinan OPD, lingkungan Pemkab Buru.

Dalam sambutan Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, yang dibacakan Asisten III Pemkab Buru, Mansur Mamulaty menyebutkan, perempuan merupakan salah satu komponen penting yang bisa dilibatkan dalam proses pembangunan. Walaupun potensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat masih belum mendapat porsi yang wajar, sehingga perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah.

Baca juga: Tasaney Akan Jadi PAW Almarhumah Murniati Hentihu

“Perempuan dari sisi kualitas menepati urutan pertama dari kompisisi warga masyarakat, ketidakberdayaan perempuan pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dikarekan keterbatasan akses, peran, kontrol, dan partisipasi untuk mengolah potensi yang ada pada dirinya,” terangnya.

Mansur menjelaskan, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sangat dipengaruhi peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Baik sebagai pelaku pembangunan maupun penikmat hasil pembangunan itu sendiri.

“Perempuan pun harus ikut aktif terlibat dalam setiap urusan demokrasi. Perempuan tidak berkewajiban untuk ditata oleh kaum pria. Tetapi perempuan memiliki kuasa dalam ikut berpartisipasi pada lingkup politik, hukum, sosial, dan ekonomi,” tandasnya.

Ia menegaskan, keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik masih dirasa kurang. Padahal, eksistensi perempuan harus ada di dunia politik dan ruang public. Karena , dengan rendahnya keterwakilan perempuan, di sektor pengambil kebijakan tentu akan berdampak tidak hanya bagi perempuan tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.

Baca juga: Mocdar Bugis Apresiasi Penyelenggaran Turnamen Tingkat Desa Waemorat

“Sementara untuk masalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan dan lingkungan akan ditangani oleh perempuan jika mereka terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Ini karena bibandingkan pria, perempuan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah sosial dan perempuan,” sebutnya.

Mansur menambahkan, kaum perempuan harus kritis melihat isu-isu yang sedang berkembang dialami masyarakat dan memberikan kontribusi aktif dalam penyelesaian secara antisipatif.

“Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini, dapat mengembangkan sumber daya lokal dan potensi daerah yang optimal terhadap perempuan,” tutupnya. (MSR)

Comment