by

Pemkab Buru Terancam Rugi Rp 80 Miliar Terkait Proyek Bendungan Waeapo

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru terancam kehilangan pendapatan Rp 80 Miliar dari pajak galian C mega proyek pembangunan Bendungan Waeapo.

Dikarenakan Pemkab Buru dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru belum menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek Bendungan Waeapo, yang sudah beraktivitas sejak tahun 2018 lalu.


Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS), Sutikno, menduga hal itu merupakan permainan yang sengaja dilakukan pihak kontraktor. Dengan tidak memberikan RAB proyek strategis nasional yang dikerjakan menggunakan APBN sebesar Rp 2.1 triliun itu, Pemkab Buru kesulitan untuk menghitung jumlah pajak galian C yang harus mereka bayarkan.

Mega proyek tahun jamak atau multiyears yang berlokasi di Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru itu pengerjaannya dibagi menjadi dua paket. Yakni paket I dikerjakan PT Pembangunan Perumahan KSO dengan PT Adhi Karya. Sementara paket II PT Hutama Karya KSO dengan PT Jaya Kontruksi.

Lanjut Sutikno, membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap wajib pajak. Karena itu berguna bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten buru.

“Iya, permainan kontraktor. Jadi ini cara paling gampang menghitung pajaknya. Untuk itu, pajak galian C seharusnya itu kewenangan yang menerima Pemda Buru,” kata Sutikno, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (24/2).

Dia menilai, tidak diberikan RAP ke Pemkab Buru merupakan indikasi ketakutan pembayaran pajak oleh pihak kontraktor, agar tidak terlalu mahal.

Kalau RAB diberikan kepada Pemkab Buru, maka pihak kontraktor tidak bisa “memainkan” nilai pajak galian C yang harus mereka bayarkan pada pengerjaan proyek pembangunan Bendungan Waeapo.

“Sengaja lah, biar kontraktor kan tidak mahal-mahal keluarkan uang dia, karena harus bayar sesuai RAB yang dikerjakan kan. Apalagi kan tanah kan, kebutuhan untuk bendungan itu kebutuhan tanah urugan galian C bisa 30 persen sampai 40 persen. Hitung aja kalau nilainnya triliunan, 30 sampai 40 persen itu berapa? sudah 400 miliar. Kalau 10 persen tarifnya Rp 40 miliar. Pemda Buru kehilangan pendapatan itu, I paket. Itu kan ada dua paket, jadi Rp 80 miliar kehilangan pendapatan Pemda Buru,” ungkapannya.

Ketua FKMS ini mengungkapkan, pembangunan proyek Bendungan Waeapo itu paling banyak akan membongkar lahan untuk jalan dan bendungan.

Sementara nilai kontrak pengejaran proyek yang dilakukan diatas lahan seluas 422 hektar milik masyarakat adat itu, untuk paket 1 sebesar Rp 1.069.480.985.000, dan nilai kontrak paket 2 sebesar Rp 1.013.417.167.000. Sehingga total nilai kontrak sebesar Rp 2.082.898.152.000.

“Kan bendungan paling banyak galian C. Untuk membangun tubuh bendungan, keliling itu galian C paling banyak. Jadi Pemda Buru memang kalau tidak ada RAB nya, kehilangan banyak pendapatan itu, sekitar Rp 80 miliar pendapatan galian C nya,” terang Sutikno.

Untuk itu, 60 persen dari dana pembangunan bendungan Waeapo dianggarkan untuk galian C. “40 persen sampai 60 persen dari biaya anggaran bendungan itu untuk galian C, tinggal dihitung aja, iya kan. Kalau nilainya 1 triliun, kan 400 miliar. 10 persen pajak retribusi kan, itu kan 40 miliar satu paket kalau dua paket 80 miliar gitu,” kuncinya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Buru, Azis Latuconsina, mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah daerah belum mendapatkan RAB proyek yang sejak Januari 2018 sudah ada surat perintah kerja (SPK) itu.
Jika sudah diterima RAB nya, maka ketika saat pembayaran pajak galian C, akan dihitung sesuai RAB tersebut.

“Belum, nanti biasanya itu setelah mereka (perusahaan) mau bayar, nanti mereka datang ke Pemda. Datang ke Pemda, kami hitung sama-sama dengan mereka punya RAB itu. Baru kita hitung berapa pajak yang harus dipungut dari 1 paket itu. Kan ada dua paket, yang 1 paket itu PT Adhi Karya itu 1 triliun sekian, sama dengan paket yang satu lagi 1 triliun sekian. Jadi total itu 2 triliun lebih untuk dua paket,” kata Azis, kepada BeritaKota Ambon beberapa waktu lalu.

Menurut Latuconsina, perusahaan tidak bisa menghindari dari pembayaran pajak galian C, apalagi dari proyek pembangunan bendungan Waeapo. Karena setiap perusahaan sudah seharusnya membayar pajak galian C ke pemerintah daerah.

“Kami tidak bisa menghindar, karena itu namanya pajak itu tetap mereka wajib bayar. Itu mereka janjikan, mereka tetap bayar. Karena itu pajak, sesuatu yang wajib hukumnya untuk dibayar oleh perusahaan,” ungkapannya.

Walaupun wajib dibayar, namun pihak perusahaan hingga saat ini belum membayar pajak tersebut, dikarenakan belum ada pembangunan fisik di proyek Bendungan Waeapo.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun BeritaKota Ambon, fakta di lapangan, perusahan PT Hutama Karya-Jaya Konstruksi KSO ini sudah menggunakan bahan galian C di pekerjaan access road (jalan masuk) sepanjang 2.317 meter, dengan lebar badan jalan 8 meter. Selain itu, juga telah dikerjakan pekerjaan inspection road (jalan inspeksi) sepanjang 702 meter, dengan lebar badan jalan 3,5 meter.(MSR)

Comment