by

Pemkab dan DPRD SBT Bersama Perjuangkan PI 10 Persen

beritakotaambon.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur bersama DPRD setempat, akan berjuang untuk mendapatkan PI 10 persen dari pengelolaan blok migas yang ada di kabupaten tersebut.

Langkah bersama ekskutif dan legislatif SBT tersebut, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Ita wotu Nusa.

Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemkab SBt dan DPRD akan mengundang PT Maluku Energi Abadi (MEA) ke kabupaten tersebut, untuk membicarakan pengalihan dan pengelolaan PI 10 persen wilayah kerja migas Bula dan Seram Non Bula.

Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, mengatakan, itu sudah menjadi agenda bersama Pemkab dan DPRD SBT.

“Kalau bicara PI 10 persen, pembicaraannya akan lama. Nanti ikuti saja, ada agenda Pemkab dan DPRD bersama PT MEA. Dalam waktu dekat ini, kita undang MEA ke sini,” ungkap Keliobas, usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS tahun anggaran 2021, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD SBT, Rabu (22/9).

Baca juga: Bupati SBT Sampaikan NP KUA-PPAS

Manurut Keliobas, ada beberapa pembahasan penting dalam agenda itu, mulai dari saham hingga keterlibatan orang SBT menduduki posisi jabatan di MEA.

“Kita diskusikan tentang sahamnya, tentang PI 10 persennya, tentang perwakilan dari SBT yang harus menduduki jabatan di MEA. Ini juga yang nanti kita diskusikan sama MEA,” ucapnya.

Sementara Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, mengatakan, dalam pertemuan pekan kemarin di Ambon, telah disampaikan beberapa poin penting sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020, tentang tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

“Olehnya itu, sampai hari ini, dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disiapkan itu belum ditandatangani Pemda SBT dengan PT MEA. Kami meminta diberi waktu untuk Pemkab dan DPRD membicarakan ini, karena ada dua dokumen penting, yaitu, dokumen perencanaan dan dokumen PKS. Ini harus didiskusikan eksekutif dan legislatif di daerah,” terang Noaf.

Menurut Noaf, dalam proses kerjasama ini harus diketahui oleh DPRD, diantaranya, terkait apa muatan dari perjanjian kerjasama itu.

“Setelah itu kita undang PT MEA untuk kita dalami, kita telaah bersama. Harus ada kesesuaian, karena satu kali melakukan kerjasama harus berkelanjutan,” katanya.

Baca juga: Pemda KKT Usul 13 Ranperda

Namun, lanjut Noaf, Pemkab dan DPRD SBT pada prinsipnya tetap malakukan kerja dengan PT MEA. “Pada prinsipnya perjanjian kerja sama PI 10 persen ini tetap kita dukung. Tapi kita harus pelajari dulu beberapa hal itu,” pungkas Noaf.(SOF)

Comment