by

Pemkab dan DPRD SBT “Dipecut” Bangun Hunimua

BULA-BKA, Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Ibukota Definitif Seram Bagian Timur (FMPPI-SBT) “memecut” Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD SBT, untuk mempercepat pembangunan Dataran Hunimoa sebagai ibukota definitif Kabupaten SBT.

Puluhan pemuda yang tergabung dalam FMPPI-SBT itu mendatangi Kantor Bupati SBT, yang diterima Wakil Bupati Idris Rumalutur, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Jafar Kwairumaratu, Kamis (12/8).

Setelah itu, FMPPI-SBT mendatangi Kantor DPRD SBT, yang diterima langsung Ketua DPRD SBT, Noaf Rumau, didampingi Wakil Ketua DPRD SBT, Ahmad Voth, dan sejumlah anggota DPRD lainnya.

Ketua FMPPI SBT, Abdulah Kelderak, mengatakan, aksi yang mereka lakukan di kantor eksekutif dan legislatif tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab pemuda untuk ikut serta mendukung pembangunan di kabupaten itu, dengan memberikan pendapat politik.

Baca juga: Pemprov Dorong Pengembangan Dunia Usaha

Salah satu pendapat politik terkait pembangunan di SBT, kata Kalderak, yaitu, meminta eksekutif dan legislatif untuk secepatnya memasukan poin pembangunan Dataran Hunimua dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, yang saat ini dalam proses penyusunan.

Menurut Kalderak, pembangunan ibukota definitif merupakan tema utama perencanaan pembangunan Kabupaten SBT, yang perlu diperjuangkan. Sehingga ada langkah-langkah konkrit yang dijalankan oleh Pemkab SBT melalui OPD terkait.

Untuk itu, katanya, FMPPI-SBT mendesak Pemkab SBT untuk mengakomodir percepatan pembangunan di Dataran Hunimoa, agar dituangkan di dalam pembahasan APBD tahun 2022 dan dituangkan dalam RPJMD.

“Pertama, mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati SBT, menetapkan produk hukum tetap, Peraturan Daerah percepatan pembangunan ibukota defenitif di Dataran Hunimua, dan memerintahkan OPD terkait untuk menyiapkan seluruh perangkat teknis, agar dituangkan di APBD tahun 2022 dan RPJMD tahun 2021-2026,” kata Kelderak.

Baca juga:
PLN Namlea Didemo Soal Desa Pasir Putih

Selain itu, FMPPI-SBT juga mendesak DPRD Kabupaten SBT untuk menggunakan hak usul inisiatif Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) percepatan pembangunan ibukota definitif Kabupaten SBT di Dataran Hunimoa.

“Bahwa terhadap dua poin desakan yang disampaikan itu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten SBT perlu mencapai satu konsensus, agar terciptanya pembangunan kabupaten SBT yang berkelanjutan di Dataran Hunimoa,” pungkas Kelderak. (SOF)

Baca juga: Hunimua Harus Jadi Fokus Pembangunan di SBT
Baca juga: Saatnya Bangun SBT Dari Hunimua

Comment