by

Pemkab Malteng Tolak Pengadaan Alat Cetak e-KTP

beritakotaambon.com – Alasan Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) menolak usulan pengadaan alat rekam dan cetak Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), bagi wilayah yang memiliki rentang kendali, dengan ibukota Masohi sebagai sentral pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Padahal, Badan Anggaran (Banggar) dan sejumlah anggota dan Fraksi di DPRD Maluku sangat mendukung usulan Komisi I DPRD Maluku untuk menambah fasilitas alat rekam dan cetak e-KTP. Yang tujuannya semata-mata mempermudah masyarakat mendapat pelayanan Adminduk, tanpa harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, jika harus bepergian bolak balik di Masohi.

“Kita di Malteng ini ada berapa wilayah, seperti Kecamatan Banda, Salahutu, Leihitu, Leihitu Barat, Saparua, Seram Utara dan Nusa Laut. Semua itu daerah yang rentang kendali dengan ibukota Kabupaten (Masohi). Itu Kecamatan potensial dalam pengurusan e-KTP di era serba digital, kami DPRD sudah mengusulkan dan Banggar pun setuju kalau ada penambahan alat perekam dan pencetakan e-KTP. Tapi pemda setempat menolak dengan alasan Covid-19,” heran anggota DPRD Malteng, Abdul Rahman Nahumarury, saat berkunjung ke DPRD Provinsi Maluku, Karpan, Ambon, Kamis (14/10).

Menurutnya, kondisi ini sudah sangat dikeluhkan masyarakat. Apalagi persoalan pengurusan e-KTP yang terlalu mengeluarkan biaya. Anehnya, pemerintah daerah setempat tidak pernah melihat hal itu. Sebaliknya jika pemerintah bisa melihat kondisi itu, tentu masyarakat tidak lagi mengeluh.

“Sebenarnya barang ini (alat cetak) Pemda kelabui DPRD dengan persoalan Covid-19. Tapi kami tanya mereka kenapa kalau persoalan pembangunan fisik itu tidak ada masalah. Tapi persoalan pelayanan alasannya Covid-19, padahal apa yang diusulkan kami itu kan terkait dengan pelayanan publik,” tandasnya.

Baca juga: Sopir Tabrakan Maut di Liang Ditetapkan Tersangka

Dijelaskan, tujuan pengusulan tersebut agar setiap kecamatan potensial rentan kendali dapat memiliki alat cetak e-KTP. Sehingga masyarakat bisa terlayani tanpa harus ke Masohi sebagai ibukota kabupaten. Dengan sendirinya, tidak perlu ada biaya yang dikeluarkan. Apalagi lagi di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit saat ini.

Bukan hanya itu, sambungnya, dari kesiapan tenaga IT atau teknisi perlatan yang dimiliki, Pemkab Malteng juga terkesan tidak mempersiapkan SDM dengan baik. Termasuk menyangkut dengan biaya perawatan yang tidak ada. Sehingga ini merupakan kelemahan dari pemerintah setempat.

Terpisah, anggota DPRD Maluku, Halimun Saulatu, juga menyampaikan kesesalannya terhadap Pemda Malteng. Yang menolak usulan Komisi I untuk penambahan peralatan pencetakan e-KTP, padahal sangat dibutuhkan masyarakat di daerah potensial.

Mantan anggota DPRD Malteng dua periode ini berharap, agar Pemda Malteng harus memikirkan pelayanan masyarakat di Malteng, khususnya daerah rentan kendali. Karena sangat kasihan dengan kondisi Malteng yang rentan kendali.

Baca juga:
DPRD Bahas Masalah Ganti Rugi Lahan Pantai Wisata Liang

Dimana masyarakat harus dibebankan untuk bepergian ke Masohi untuk melakukan pengurusan e-KTP Adminduk lainnya, dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar.

“Biaya yang dikeluarkan, apa lagi dengan kondisi susah seperti ini sangat repot. Maka itu, Pemda Malteng harus bisa mengalokasikan anggaran untuk didistribusikan ke kecamatan-kecamatan. Agar pencetakan e-KTP juga bisa dilakukan di kecamatan, tanpa hasu ke Masohi. Dengan sendirinya juga masyarakat bisa terbantu,” imbuhnya.

Politisi Demokrat ini juga meminta, agar Pemkab Malteng juga bisa memperhatikan apa yang menjadi keluhan masyarakat dan tidak menjadikan Covid-19 untuk mengabaikan kepentingan masyarakat.

“Justru Covid ini masyarakat lagi kesusahan. Dan pemda harus bisa membantu. Sekarang ongkos kapal cepat berapa ? kesana juga harus hotel. Belum makannya dan lain-lain, berapa banyak yang harus dikeluarkan kalau hanya cuma untuk urus e-KTP ? Jadi pemerintah harus jelih melihat kondisinya,” tutup Halimun. (RHM)

Baca juga: Benhur Desak Polda Panggil LBH Kepton

Comment