by

Pemkab MBD Belum Miliki TPU

Ambon, BKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), mempertanyakan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik pemerintah kabupaten.

Anggota DPRD MBD, Yesri Lolopaly, mengatakana, hal itu dirasakan penting. Sebab pasca pemindahan ibukota Kabupaten MBD dari Wonreli di Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan ke Kota Tiakur di Kecamatan Moa, sejak 26 April 2012 hingga sekarang, belum ada informasi terkait keberadaan lokasi TPU yang disediakan pemerintah setempat.


Menurut Lolopaly, persoalan TPU merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, terkhususnya masyarakat Kota Tiakur, yang sebagian besar merupakan masyarakat pendatang.

Salah satu persoalan yang tidak dapat diprediksi adalah kematian. Karena itu, bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, persoalan lokasi pemakaman sangat membutuhkan perhatian pemerintah.

Sehingga, katanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 tahun 1987 tentang penyediaan pengunaan tanah untuk kebutuhan tempat pemakaman, serta UU Nomor 02 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pasal 10 terkait tempat pemakaman umum pemerintah daerah.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten MBD wajib menyediakan TPU. “Untuk Kabupaten MBD pada 114 desa telah menyediakan TPU bagi masyarakat umum. Karena itu, sangatlah miris jika Kota Tiakur yang adalah kota pusat pemerintahan justru tidak menyediakan TPU bagi masyarakat. Padahal persoalan ini sangat penting bagi setiap warga atau masyarakat yang bermukim di suatu wilayah,” terangnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD MBD itu juga mengatakan, untuk pengadaan TPU telah dibahas dalam tiga tahun anggaran, sejak tahun 2016 hingga 2018. Bahkan telah disepakati anggaran pembebasan lahannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tapi anggaran tersebut tidak digunakan atau dikembalikan ke kas negara, karena belum adanya kesepakatan pembebasan lahan antara pemerintah dan masyarakat, karena sebagian besar lahan yang berada di Kota Tiakur merupakan tanah ulayat atau milik adat.

Untuk itu, dirinya mendesak Pemerintah Kabupaten MBD agar secepatnya mencari solusi, terkait persoalan TPU, agar kedepan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Pada tahun 2020, atas kelalaian pemerintah untuk menyediakan TPU, maka masyarakat Kota Tiakur telah diperhadapkan dengan dimakamkannya korban Covid-19 di tengah-tengah Kota Tiakur, sebab desa-desa sekitar menolak untuk menerima korban tersebut. Karena itu, jika pememrintah tidak secepatnya menyikapi masalah TPU, bisa saja wajah Kota Tiakur akan dihiasi dengan TPU. Sementara itu ketentuan lokasi TPU haruslah tidak berada di tengah-tengah kota,” pungkas Lolopaly. (GEM)

Comment