by

Pemkab MBD-Kantor Pertanahan KKT Kerjasama Tertibkan Aset Daerah

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Barat Daya (MBD) bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), melaksanakan rapat kerja penataan dan penertiban aset Pemkab MBD, serta penandatangan perjanjian kerjasama dibidang pertanahan maupun penyerahan sertifikat, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, beberapa waktu lalu.

Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 900/167/2020 dan Nomor 698/PKS-03.UP.02.03/IX/2020 tertanggal 7 September 2020.


Perjanjian kerjasama ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman antara Bupati MBD dengan Kantor Pertanahan KKT pada 23 Oktober 2019 lalu.

Salah satu manfaat dari pelaksanaan kerjasama bidang pertanahan itu, yakni, agar terlaksananya identifikasi dan inventarisir aset tanah Pemda, untuk memperoleh kesesuaian data aset tanah Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kantor Pertanahan KKT, L. O. Souhuat, mengatakan, tindak lanjut MoU dengan Bupati MBD yang dilaksankan pada tahun 2019 lalu yang disaksikan oleh KPK dan Pemerintah Provinsi Maluku, bertujuannya supaya aset Barang Milik Negara (BMN) yang ada di Provinsi Maluku maupun di Kabupaten/Kota, didaftarkan untuk memperoleh sertifikat atau dilegalkan.

“Tidak hanya itu, legalisasi aset BMN aset Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga penting untuk segera dilakukan, karena berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yakni, melalui Zona Nilai Tanah (ZNT). Itu sangat penting dan harus segera dilakukan (up-dating data) perubahan data, sehingga ada peningkatan nilai tanah,”terang Souhuat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Drs. A. Siamiloy, dalam sambutannya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pertanahan KKT, atas kerjasama yang baik, sehingga penataan aset yang menjadi harapan bersama dapat tercapai.

Legalisasi tanah dan aset, menurutnya, sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian daerah, terutama dalam peningkatan PAD melalui ZNT yang bersumber pada BPHTB (Bea Perolehan Has Atas Tanah dan Bangunan).

Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diserahkan urusannya kepada kabupaten/kota, katanya, bila dimaksimalkan akan meningkatkan PAD Daerah.

Dia mengaku, di Kabupaten MBD masih terhambat dengan penetapan NJOP dan ZNT, sehingga pendapatan daerah masih belum maksimal.

“Atas nama Pemda MBD, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjama lanjutan yang dibangun saat ini. Lewat kerjsama ini, diharapkan penataan aset melalui legalisasi tanah ini dapat dilaksanakan dengan baik. Karena secara langsung, sangat berkaitan dengan kejelasan aset Pemda, sehingga sangat berpengaruh pada neraca keuangan setiap tahunnya,” terang Siamiloy.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah MBD, A. Siamiloy, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala BKAD MBD dan Pimpinan OPD lingkup MBD, Kepala Kantor Pertanahan Kepulauan Tanimbar L. O. Souhuat, A.PTNH beserta staf. (LAM)

Comment