by

Pemkab SBB Diminta Hormati Status Hukum Kepemilikan Lahan Urik/Teha

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) diminta menghormati putusan hukum terkait kepemilikan sah lahan dusun Urik/Teha di Wilayah Piru, Kabupaten SBB.

Sebab, sejak status kepemilikan lahan tersebut sah ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dituding tidak beretikad baik untuk menghargai ahli waris sah pemilik Dusun Urik/Teha di wilayah Piru, padahal status hukum terhadap lahan itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht ) yang dimenangkan Josfince Pirsouw atas kepemilikan lahan seluas 1000 hektare.

Sebagaimana diketahui putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Msh, Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 58/PDT/2019/PT AMB dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Masih dalam pokok perkara menyatakan Josfince Pirsouw dan ahli waris lainnya adalah ahli waris dari almarhum Ruben Pirsouw, pemilik sah Dusun Urik/Teha.

Di dalam Dusun Urik/Teha sendiri telah berdiri sebagian kantor atau infrastruktur milik Pemkab SBB tanpa seizin Josfince Pirsouw dan ahli waris lainnya dari Ruben Pirsouw.
“Jadi ini Pemkab SBB tidak beretikad baik menemui kami selaku ahli waris guna membahas persoalan lahan milik kami (Dusun Urik/Teha) yang di atasnya telah berdiri sebagian bangunan atau kantor-kantor pemerintah daerah SBB,” tuding Rolen Pirsouw, salah satu putra Josfince Pirsouw kepada Koran ini melalui komunikasi ponsel, Senin (23/11).

Rolen juga menuding Pemkab SBB sengaja tidak mengakui kepemilikkan Dusun Urik/Teha yang telah sah milik ibunya dan ahli waris lainnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Sepertinya Pemkab SBB kurang memahami persoalan atau gagal paham soal kepemilikkan sah atas Dusun Urik/Teha. Kalau memangnya pejabat-pejabat Pemkab SBB tidak paham, panggil pakar hukum, akademisi, dan selanjutnya mengundang kami sebagai pemilik sah atas Dusun Urik/Teha untuk menjelaskan batas-batas Dusun Urik/Teha yang sebenarnya. Yang terjadi justru pejabat Pemkab SBB berjalan dengan keinginan dan kepentingan diri masing-masing, mereka pura-pura tidak mau membaca putusan pengadilan yang telah memenangkan ibu kami sebagai pemilik sah Dusun Urik/Teha,” tegasnya.

Rolen menduga ada konflik kepentingan di antara pejabat-pejabat Pemkab SBB mengenai kewajiban yang harus dipatuhi Pemkab SBB setelah banyak bangunan dan fasilitas pemerintah berdiri di atas Dusun Urik/Teha.

“Sebaiknya pejabat Pemkab SBB tidak main-main dalam hal ini. Akui saja kalau di atas Dusun Urik/Teha berdiri sejumlah bangunan milik pemerintah. Kalau memangnya harus bayar, ya bayar sebab kepemilikkan Josfince Pirsouw atau ibu kami atas Dusun Urik/Teha memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkracht (van gewijsdezaak),” paparnya.

Di sisi lain, kuasa hukum Josfince Pirsouw, Rony Samloy telah melaporkan Rudy Tanifan dan kuasanya Helena Pattirane ke Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Maluku atas dugaan penyebaran berita bohong, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap kliennya. ’’Laporan pengaduan soal penyebaran berita bohong, fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami yang dilakukan Rudy Tanifan cs sudah kami masukan di Polda Maluku pada 18 November 2020 dengan nomor laporan 254/LO.RZS/LP.PNB/XI/2020,’’ jelasnya advokat dan juga jurnalis senior ini.

Samloy optimis kasus ini dapat dituntaskan penyelidik dan penyidik Polda Maluku karena pada 17 April 2018 Rudy Tanifan pernah membuat surat pernyataan di depan penyidik Direskrimum Polda Maluku kalau dirinya tidak akan mengulangi perbuatan keji menghina Josfince Pirsouw di media massa. ’’Harapan kami saudara Rudy Tanifan dan kuasa hukumnya dapat diproses hingga ke pengadilan agar ada efek jera,’’ pungkasnya. (SAD)

Comment