by

Pemkab SBT Rakor Forkopimda Pelayanan Pemerintahan

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menggelar rapat koordinasi (rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kamis (19/11). Rakor yang dipimpin Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, ini terkait pelayanan pemerintahan, kesiapan pelaksanaan Pilkada dan netralitas ASN.

Pertemuan itu pun, digunakan untuk menidaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), nomor 140/6221/SJ, tertanggal 16 November 2020 di Jakarta, tentang perihal pengangkatan penjabat kepala desa.

Hadi menyebutkan, Surat Mendagri sebagaimana disampaikan Kabag Hukum Setda SBT, Mohtar Rumadan, dengan tegas menyatakan semua produk hukum yang ditandatangani oleh Pjs Bupati adalah sah, dan sesuai dengan kewenangan Pjs Bupati.

“Maka semua produk hukum, baik pembatalan SK oleh Pjs Bupati, dan pengisian kekosongan jabatan careteker kepala desa, sudah sesuai dengan mekanisme dan kewenangan Pjs Bupati” tegas Hadi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku ini, juga menjelaskan bahwa Surat Mendagri yang dibacakan itu, sangat benar dan bukan hoaks.

“Itu benar, bukan hoaks. Karena kami menerima langsung dari seksi administrasi kementrian desa pada Dirjen Dinas Pemdes maupun oleh kepala perwakilan provinsi Maluku yang ada di Jakarta” sebut Hadi.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, kata dia, pada Rabu (18/11) malam, pihaknya baru mendapatkan data yang formal dan legal dari kepala seksi administrasi Pemkab SBT.

“Jadi semua kepala desa sebanyak 198 di 15 kecamatan, datanya sudah diserahkan. Dan dalam data ini, ada masih banyak yang harus kita melakukan kebijakan pengisian kekosongan jabatan,” ujarnya.

Untuk pengisian kekosongan jabatan tersebut, Hadi memberikan instruksi tegas kepada Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Pemdes, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKD, Asisten Tiga, Asisten Satu, untuk segera menuntaskan sesuai dengan kewenangan dan perundangan-undagan yang berlaku. Agar tidak ada lagi kekosongan pemerintahan.

“Kami minta aparat keamanan, baik TNI-Polri. Agar dalam pelaksanaan pengisian kekosongan-kekosongan jabatan ini, dapat membantu mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang terjadi. Karena sesungguhnya pengisian kekosongan ini, diisi oleh ASN itu sendiri. Yang secara kode etik dan peraturan lainya bekerja secara profesional untuk sukses pemerintahan bagi masyarakat,” pintanya.

Dia menambahkan, terkait dugaan 12 ASN yang tidak netral dan terlibat politik praktis, sudah menjalani pemeriksaan oleh Tim Pemda SBT yang dipimpin langsung Sekda Syarif Makmur.

“Dari kurang lebih 10 atau 12 ASN sudah dilakukan pemeriksaan pemanggilan dalam rangka asas praduga tak bersalah. Pemeriksaan itu dipimpin oleh Sekda dan semua komponen terkait. Dan Sekda harus berperan, karena Sekda adalah pembina kepegawaian” tukas dia.

Atas pelanggaran yang dilakukan ASN di SBT itu, Pjs Bupati meminta penjelasan teknis oleh Kepala BKD SBT. “Pjs ini sangat tegas, tidak main-main dengan pemerintahan ini. Cuman dalam melakukan apapun saya selalu mengikut sertakan semua. Sehingga keputusan apapun yang saya lakukan sesuai dengan mekanisme dan bersandar pada peraturan perundang-undangan” tutur Hadi. (BKA-2)

Comment