by

Pemkab SBT Siap Perangi Stunting

Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) siap perangi stunting di bumi bertajuk Ita Wotu Nusa itu. Sebab, stunting masuk dalam target yang akan diselesaikan pemkab SBT.

Seperti yang disampaikan Bupati SBT, Abdul Mukti Keliobas, dalam sambutannya yang dibacakan Sekertaris Daerah (Sekda) SBT Syarif Makmur, pada kegiatan Reviuw Kinerja Tahunan, yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) di Hotel Surya, Kota Bula, Jumat (08/01).

Lewat rilisnya kepada koran ini, Minggu (10/1), Mukti menuturkan, Pemkab SBT sangat optimis memerangi stunting. Bahkan target Pemkab SBT, berupaya menghilangkan bentuk gizi buruk di kabupaten yang baru berusia 17 tahun itu. Karena stunting menunjukkan kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya tubuh pendek, stunting memiliki banyak dampak buruk untuk anak.

“Stunting merupakan satu target dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ingin menghilangkan segala bentuk pengaruh stunting di wilayah SBT” ucap Mukti.

Dikatakan, optimis pemerintah dalam penurunan rivalentensi stunting hingga 14 persen di tahun 2024 mendatang. Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Untuk itu, lanjutnya, memerlukan penguatan upaya percepatan yang efektif dan tepat sasaran dari berbagai sektor. Baik dari tinggat pusat, daerah dan desa, khususnya pada wilayah lokus stunting di Kabupaten SBT.

“Mewakili Bupati SBT, saya harapkan adanya peran OPD. Seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Ketahanan Pangan, Pertanian, dan semua Camat, Kepalah Puskesmas, maupun Kepala Desa. Untuk kita sama-sama bersinergi perangi stunting” harapnya.

Mukti mengaku, memang pendemi Covid-19 membuat langkah pemerintah menjadi lambat dan membuat angka stunting semakin meningkat.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Nurhajati Kilmas yang juga Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) di Dinkes SBT menambahkan, kegiatan tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017, Peraturan Mentri Kesehatan Repubrik Indonesia nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dan Instruksi Gubernur Maluku tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Maluku.

Untuk itu, sambung Nurhajati, review kinerja tahunan ini merupakan aksi ke delapan pelaksanaan program oleh Pemerintah Kabupaten SBT, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terahkir.
“Hari ini (Jumat pekan kemarin), kita sudah masuk pada aksi terakhir yakni, reviuw kinerja program dan kegiatan terkait selama satu tahun terakhir,” tandasnya, dalam laporan kepanitiaan.

Delapan program dimaksud, lanjutnya, masing-masing analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati tentang peran desa, pembinaa kader pembangunan manusia, sistem manajemen data pengukuran dan publikasi data, serta reviuw kinerja tahunan. (SOF)

Comment