by

Pemkab SBT Tunggu Hasil Audit Khusus BPKP

Kasus Kepala Negeri Kian
Ambon, BKA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) telah melimpahkan proses audit dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Negeri Kiandarat tahun 2019, kepada pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku-Maluku Utara.

Untuk itu, pihak Pemkab SBT tengah menunggu hasil audit tersebut, untuk menindaklanjuti tudingan masyarakat yang dialamatkan kepada Kepala Pemerintah Negeri Kiandarat, Abdul Rajak Weul Artafela, kalau telah melakukan penyalahgunaan DD.

“Kita menunggu dulu. Karena ini dilakukan pemeriksaan khusus oleh BPKP terhadap Raja Negeri Kiandarat ini. Karena masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap inspektorat daerah,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Syarif Makmur, Selasa (3/11).

Terkait persoalan di Negeri Kiandarat, Kecamatan Kiandarat, kata Syarif, sesuai hasil rapat bersama antara Pjs Bupati Hadi Sulaiman, Kapolres SBT AKBP Andre Sukendar, serta dirinya dan tim lainnya, memang memandang perlu meliabtkan BPKP sebagai lembaga auditotr.

“Maka memandang perlu untuk masalah ini diaudit oleh BPKP. Dan hasilnya itu akan dijadikan sebagai dasar,” tutur Sekda.

Syarif mengatakan, ini merupakan sikap tegas Pemkab SBT dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak ada unsur politik di dalamnya, apalagi tekanan.

Menurutnya, yang dilakukan ini adalah mindset pemerintahan. “Pjs Bupati SBT mengatakan demikian. Pak Sekda, harus kita lakukan ini dalam bingkai tata kelola pemerintahan,” terangnya.

Untuk itu, dia berharap, masyarakat Negeri Kiandarat dapat mempercayakan penyelesaian persoalan tersebut kepada Pemkab SBT. “Yang jelas, masyarakat percaya, semua masalah ini akan diselesaikan. Tidak ada keraguan sedikitpun dalam proses ini,” tegas Syarif.

Sebelumnya, protes terhadap kinerja Kepala Pemerintah Negeri Kiandarat, Abdul Razak Weaul Artafela, dilakukan masyarakat bersama sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Negeri Kian (Simpank).

Hal itu dilakukan dalam bentuk demo, baik yang dilakukan di depan kantor Pemerintah Negeri Kian,Kantor Bupati dan Kantor DPRD SBT.

Namun, tuntutan pendemo terkait pencopotan jabatan Kepala Negeri Kian itu tidak diindahkan, alias tidak menuai hasil yang baik.

Menilai langkah pemerintah daerah yang lambat, Simpank dan masyarakat setempat, pada 24 Oktober 2020 sempat melakukan aksi palang jalan lintas di kacamatan Kiandarat, sehingga arus lalu lintas menjadi macet.

Sebelumnya, 13 Oktober 2020, Pjs Bupati SBT, Hadi Sulaiman, sudah bertemu langsung dengan Simpank dan masyarakat Negeri Kiandarat. Dia berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dalam seminggu. Nyatanya, sampai sekarang belum terealisasi.(BKA-2)

Comment