by

Pemkot Didesak Evaluasi PPKM Mikro

Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon mendesak agar Pemerintah Kota Ambon kembali mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diperketat lewat Instruksi Walikota nomor 3 tahun 2021.

Kami Fraksi Demokrat mendesak agar Pemkot Ambon segera mengevaluasi PPKM Mikro yang diperketat lewat instruksi walikota. Jangan lagi diperpanjang, karena masyarakat semakin dipersulit. Kalau kita ikut perkembangan, PPKM Mikro ini berakhir Sabtu (17 Juli) kemarin. Maka itu, harus dievaluasi dulu sebelum diperpanjang, karena ini mempersulit masyarakat, tegas Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon, Julius J. Toisuta, saat menghubungi Koran ini, Minggu (18/7).

Diakuinya, jika pemerintah kota memperketat PPKM Mikro, maka harus ada bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Sebab, dengan adanya isntruksi walikota untuk memperkat PPKM Mikro, masyarakat semakin dipersulit untuk mencari nafkah.

Harusnya ada bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak dari PPKM Mikro ini. Nyatanya selama PPKM Mikro ini diterapkan, tidak ada bantuan ke masyarakat. Banyak masyaraskat yang mengeluh, makanya tidak bisa seperti ini. Kalau masyarakat dibatasi, minimal ada solusi dari pemerintah mungkin lewat bantuan sosial dan sebagainya. Agar masyarakat juga bisa bertahan hidup ketika dibatasi dengan aturan seperti ini, ungkapnya.

Julius mengaku, selaku mitra pemerintah, DPRD belum pernah membahas PPKM Mikro diperketat ini bersama Pemerintah Kota Ambon lewat Satgas Covid-19.

Kita tidak pernah diberitahukan soal PPKM yang diperketat ini. Kalau memang sebelumnya bisa dibahas di DPRD, tentu ada masukan-masukan dari DPRD. Minimal ada solusi atau bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari PPKM Mikro ini. Karena sebelumnya kan juga ada bantuan waktu PPKM diterapkan sebelumnya. Kenapa kok kali ini tidak ada, bagaimana masyarakat bisa bertahan kalau seperti ini, herannya.

Ia berharap, Pemerintah Kota lewat Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bisa kembali mempertimbangkan PPKM Mikro yang diperketat lewat instruksinya sebelum kembali diperpanjang. Sehingga tidak berdampak terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.

PPKM ini kan berdampak ke semua masyarakat kecil. Faktanya sampai terjadi demo dari mahasiswa, ini karena masyarakat merasa dipersulit. Maka itu, harus dipikirkan kembali oleh pak walikota, bila perlu tidak boleh diperpanjang. Harus ada solusi, ketika kebijakan seperti ini diterapkan. Dan Fraksi Demokrat akan sampaikan rekomendasi dalam rapat-rapat dengan pemerintah kota, tegasnya.

Selain PPKM, anggota Komisi I DPRD ini juga akan mengusulkan ke komisi untuk mengundang Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ambon, terkait adanya laporan pemotongan upah oleh sejumlah perusahaan terhadap para tenaga kerja selama penerapan PPKM Mikro.

Kita juga akan rapat dan memanggil Disnaker, terkait adanya laporan masyarakat yang gajinya dipotong selama PPKM Mikro. Kita akan pertegas, agar Disnaker juga bisa melihat persoalan ini. Jangan lagi masyarakat sudah dipersulit dengan PPKM, kemudian upah mereka juga dipotong. Lalu mereka mau makan apa ? sementara tidak ada bantuan apapun dari pemerintah. Ini yang akan kita pertegas, pungkasnya. (UPE)

Comment