by

Pemkot Didesak Revisi Pepres 33

Ambon, BKA- DPRD Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk segera merevisi Peraturan Presiden (Pepres) nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Pasalnya, Pepres yang harusnya diterapkan di tahun 2021, telah dipaksakan untuk diterapkan di tahun ini.

Penerapan Pepres 33 ini mengakibatkan terjadi pemotongan anggaran, dengan alasan refocusing untuk penanganan Covid-19. Salah satunya berdampak terhadap pemotongan anggaran perjalanan dinas DPRD maupun pegawai lingkup Pemkot Ambon.

Hal ini diketahui DPRD Kota Ambon, saat mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di kota Bogor, dengan menghadirkan Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung sejak tanggal 26-27 Oktober kemarin.

Anggota DPRD Kota Ambon, James R. Maatita, menyebutkan, Pepres 33 tahun 2020 ini telah diterapkan lewat Peraturan Walikota (Perwali), dengan alasan efisiensi anggaran di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi begitu perwalinya muncul, alasannya itu karena efisiensi karena situasi pandemi. Dan karena semua daerah lain menerapkan di taun 2021, tetapi kota Ambon sudah tahun ini perubahan 2020. Jadi sudah lebih 4-5 bulan lalu diterapkan. Kita harap, supaya perubahan atau revisi Pepres 33 ini lebih dipercepat. Itu harapan kami,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Ambon ini, di sela-sela pelaksanaan Bimtek, Selasa (27/10).

Hal senada ditambahkan oleh Anggota DPRD Ambon lainnya, Gunawan Mochtar. Menurut dia, Pepres 33 yanf telah di terapkan tahun ini harus segera direvisi. Sebab, berdampak terhadap pemotongan anggaran, baik perjalanan dinas DPRD maupun pegawai Pemkot dan anggaran lainnya.

Menurut dia, Pepres ini harusnya di terapkan di tahun 2021 mendatang. Namun hanya Kota Ambon yang menerapkan Pepres 33 di tahun ini.

“Pemkot Ambon harusnya belum terapkan Pepres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dan Permendagri nomor 64 tahun 2029. Karena semua daerah belum menerapkan itu. Setelah kita bimtek baru kita tahu. Kenapa walikota Ambil kebijakan itu dengan alasan refocusing ? Ini tidak masuk akal,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Ambon, Elly Toisuta menilai, kebijakan Pepres 33 yang telah diterapkan harusnya di tahun 2021. Namun jika ada kota yang telah menetapkan Pepres tersebut lebih dulu dari daerah lain, maka hal tersebut didasarkan atas efisiensi anggaran oleh Pemkot Ambon.

“Kalau ada pemerintah kota yang sudah terapkan duluan, karena didasari oleh efisensi anggaran dari Pemkot Ambon. Kemudian disesuaikan dengan kekuatan anggaran melalui Perwali. Maka saya pikir sah-sah saja,” terang Toisuta.

Politisi Golkar ini menilai, jika ada usulan dari ADEKSI atau asosiasi lainnya dan ditanggapi seperti apa, maka DPRD Kota Ambon akan menyesuaikan hal tersebut.

“Kewenangan ada di tangan Presiden. Karena seluruh asosiasi dewan dan kesekwanan sudah lakukan lobi, dan ada beberapa poin yang nanti disesuaikan,” pungkasnya.

Ketua PDK Kosgoro 1957 Maluku ini menambahkan, dari workshop yang dihadiri seluruh anggota dan pimpinan DPRD itu sebagai penguatan kapasitas. Sebab, banyak regulasi yang harus disesuaikan dengan penyusunan APBD 2021. Sehingga fungsi DPRD lebih maksimal dalam setiap pembahasan APBD.

“Worskpp ini agar semua anggota dan pimpinan DPRD dapat bersinergi untuk bagaimana peningkatan PAD. Termasuk dalam pembahasan APBD,” tutupnya. (UPE).

Comment