by

Pemkot Diduga Gunakan Bantuan Gempa

Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon menduga, bantuan anggaran gempa tahun 2019 telah digunakan oleh pemerintah kota. Sebab bantuan tersebut belum juga dicairkan hingga saat ini.

Fraksi Demokrat juga menduga, Tim Fasilitator yang dibentuk Pemerintah Provinsi Maluku untuk kembali melakukan verifikasi data korban gempa, sengaja memperlambat proses pencairan dana gempa.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Ambon, Julius Toisuta mengaku, masyarakat korban gempa kembali datang mempertanyakan bantuan tersebut. Pasalnya, belum ada kepastian dari pemerintah kota terkait ganti rugi lewat bantuan tersebut.

Sementara sebagian korban gempa telah membangun kembali rumahnya dengan anggaran pribadi, sambil menunggu pencairan dari Pemerintah kota Ambon.

“Sebagian korban gempa ini sudah membangun secara mandiri, tapi untuk mau diganti Itu yang jadi masalah. Karena pemerintah kota mengaku bantuan itu masuk dalam giro tanpa bunga, itu yang akan kita pertanyakan. Jangan sampai dana ini sudah dipakai. Dengan alasan, karena mekanisme atau sistim. Makanya Fraksi Demokrat menduga, dana ini sudah dipakai Pemerintah kota Ambon,” sebut Toisuta, kepada wartawan di DPRD Ambon Belakang Soya, Senin (2/11).

Kata dia, Komisi telah melakukan rapat untuk mempertanyakan proses pencairan dana gempa tersebut. Pasalnya, ada persoalan yang timbul akibat dibentuknya Tim Fasilitator oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Kita tadi (kemarin) rapat itu terkait realisasi dana bencana yang sampai sekarang belum tuntas antara BPBD kota dengan provinsi. Yang sosialisasinya itu membuat masyarakat tidak puas. Dan Fraksi Demokrat menduga, anggaran ini jangan sampai sudah digunakan Pemerintah Kota,” tanya dia.

Menurut Julius, ada pemikiran yang berbeda antara BPBD Kota dengan BPBD Provinsi yang telah membentuk Tim Fasilitator untuk memverifikasi data penerima bantuan hingga melakukan sosialisasi untuk proses pencairan bantuan.

Padahal, lanjut dia, bantuan anggaran gempa 2019 telah dikucurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Maret 2020 lalu, untuk kemudian membentuk kelompok penerima bantuan gempa.

Sehingga hari ini, Komisi I akan kembali memanggil BPBD Kota Ambon untuk menjelaskan terkait proses pencairan yang hingga kini belum juga dilakukan. Bahkan Komisi akan mempertanyakan Tim Fasilitator yang telah dibentuk.

“Ini sudah terlalu berbelit-belit, dan ini cukup lama masyarakat pertanyakan, sehingga masyarakat buat pengaduan tadi (kemarin) ke Komisi. Makanya besok (hari ini) Komisi akan panggil jam 2 untuk kita bicarakan kembali dengan BPBD. Bahkan kita kalau ke Jakarta, akan pertanyakan mekanisme yang terlambat di kota Ambon seperti ini ke BNPB,” tukasnya.

Anggota Komisi I ini menilai, harus ada kejelasan dari pemerintah kota untuk segera merealisasikan bantuan anggaran gempa tahun 2019. Sehingga masyarakat bisa membangun rumahnya yang telah rusak akibat gempa.

“Kita juga akan pertanyakan Tim Fasilitator yang dibentuk. Apa basicnya, jangan sampai mereka dibentuk tidak sesuai basic dan hanya memperlambat proses pencairan bantuan gempa. Karena bencana ini sudah satu tahun lebih, sementara bantuan yang sudah diberikan BNPB Pusat dari Maret 2020 belum juga dicairkan sampai saat ini. Ini yang akan kita kawal sampai tuntas,” tutup Toisuta. (UPE).

Comment