by

Pemkot Diingatkan Tuntaskan Hutang Pihak Ketiga

Ambon, BKA- Komisi II DPRD Kota Ambon kembali ingatkan Pemerintah Kota untuk tidak lupa menyelesaikan hutang terhadap pihak ketiga yang hingga kini belum dibayarkan. Termasuk dengan tunjangan sertifikasi guru yang sudah masuk ke kas daerah.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu mengatakan, tunjangan sertifikasi guru dan hutang pihak ketiga, telah ditanyakan kepada pemerintah kota saat dilakukan rapat pansus terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Ambon tahun 2020, akhir pekan kemarin.

Dimana sesuai penjelasan Kepala Keuangan Pemkot Ambon, tunjangan sertifikasi guru sudah masuk pada kas Pemkot Ambon.
“Yang paling penting sertifikasi guru yang berjumlah 26 miliar itu sudah masuk ke kas Pemda kota Ambon. Kita ingatkan agar segera dituntaskan. Begitupun dengan hutang pihak ketiga yang dijanjikan terealisasi bulan Mei 2021 mendatang,” tandas Taihutu, saat dihubungi koran ini, Rabu (14/4).

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku, setelah kembali dari kunjungan kerja di Jakarta, Komisi lewat Pansus II akan kembali melakukan pembahasan LKPJ bersama mitra Pemkot Ambon. Yakni akan mengundang beberapa dinas terkait dan pihak bank yang terlibat dengan pencairan sertifikasi guru untuk kota Ambon
.
Bahkan Pansus II juga akan mengundang Dinas Pendidikan Kota Ambon agar bersama-sama mendorong proses pencairan tunjangan sertifikasi yang menjadi hak-hak para guru.
“Mungkin di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, apa yang menjadi hak-hak guru ini dapat teratasi. Supaya mereka bisa bernapas legah dalam melewati bulan suci tersebut,” harapnya.

Menurut Jafri, permasalahan yang di hadapi Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap hutang pihak ketiga dan tunjangan sertifikasi guru, mempunya kaitan secara totalitas dengan dana Covid-19. Yakni untuk hutang pihak ketiga sendiri berjumlah Rp 47 miliar yang harus dibayarkan Pemkot Ambon.

“Akan tetapi tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena 47 miliar yang merupakan janji Kepala Badan Pengelola Keuangan, akan segera terealisasi untuk pihak ketiga. Sesudah tuntasnya paripurna LKPJ,” beber Jafri.

Dia menilai, Komisi II akan selalu mengawal setiap persoalan yang dibahas di komisi II, termasuk hutang pihak ketiga dan tunjangan sertifikasi guru. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan mengundang sejumlah OPD-OPD yang merupakan mitra Komisi untuk membahas berbagai persoalan lainnya.

“Terkhususnya, badan pengelola daerah, dengan sekitar 10 pajaknya dan dengan sekian retribusi yang ada pada OPD-OPD-nya, untuk mempercepat proses pungutan pajak dan retribusi. Dan kami akan rek end ricek selalu dana-dana transfer dari pusat untuk pak Kabag Keuangan, agar Itu bisa teralisasi secara baik,” pesannya.
Jafri juga menambahkan, agar Kepala Keuangan Pemkot Ambon juga memperhatikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya tertunda.

“Untuk kepala keuangan, harap selalu memperhatikan soal TPP. Semoga ini juga menjadi perhatian bagi kepala keaungan Kota Ambon,” harap Jafri. (UPE)

Comment