by

Pemkot Diminta Transparan Soal Dana Gempa

Ambon, BKA- Janji pencairan bantuan dana gempa 2019 oleh Pemerintah Kota lewat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kembali dipertanyakan Anggota DPRD Ambon, Christianto Laturiuw. Politisi Gerindra ini meminta Pemerintah Kota lebih transparan soal bantuan gempa yang sudah satu tahun belum dicairkan.
“Dalam waktu dekat ini kita akan panggil BPBD dan dinas terkait lainnya untuk pertanyakan bantuan dana gempa 2019. Karena ini sudah satu tahun belum dicairkan. Senin kemarin katanya akan dicairkan, tapi sampai saat ini kan belum,” heran Laturiuw, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Belakang Soy, Senin (28/9).

Diakuinya, janji pencairan bantuan dana gempa telah disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Ambon, Demmy Paays, saat menghadiri rapat komisi pada tanggal 11 September 2020 lalu. Namun hingga kemarin, anggaran tersebut belum juga dicairkan.
Menurut dia, Pemerintah Kota lewat BPBD Kota Ambon harus transparan soal pencairan dana gempa 2019. Sebab, sudah satu tahun masyarakat digantung terkait kucuran dana yang menjadi hak mereka.

“Janji janji seperti ini yang membuat korban semakin kecewa dengan pemerintah. Jadi harus jujur dan terbuka,” sebutnya.

Laturiuw menilai, BPBD Ambon jangan lagi menjelaskan tentang kendala-kendala administrasi dan sebagainya. Sebab, waktu satu tahun cukup lama bagi masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat gempa tanggal 26 September 2019.

“Kalau masih menjelaskan soal kendala administrasi, itu sangat disayangkan. Kan sudah sangat lama ini. Mestinya sudah harus ada pekerjaan perbaikan rumah korban gempa,” paparnya

Dijelaskan, data yang dikonfirmasikan komisi ke BPDB Ambon, sebanyak 1.400 lebih kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang menjadi korban gempa dengan berbagai kategori. Namun, data ini masih diverifikasi lagi ke desa-desa terkait. Yang mana dilakukan untuk memastikan benar tidaknya warga di desa tersebut menjadi korban gempa 26 September 2019.

“Untuk jumlah 1.400 lebih KK ini saja belum ditemukan yang rill. Kini sudah ada lagi glondongan data yang masuk sebanyak 1.840 KK untuk pencairan tahap dua. Pertanyaannya yang tahap awal itu kapan,” tanya Laturiuw.

Kata Laturiuw, masalah ini akan diusulkan kembali ke pimpinan komisi I DPRD Kota Ambon untuk kemudian memanggil pihak-pihak terkait guna menanyakan lebih lanjut kucuran bantuan tersebut.

“Sebenarnya hari ini (kemarin), kita menyampaikan ke ketua komisi I untuk harus mengkonfirmasikan lagi ke BPDB soal kejelasan kucuran dana gempa ini. Kemudia rencananya juga buat pertemuan dengan tiap-tiap provinsi dan tanyakan kendalanya dimana,” tutup Laturiuw. (UPE)

Comment