by

Pemkot Dinilai Perlambat Bantuan UMKM

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Koperasi dan UKM, dinilai memperlambat bantuan tunai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 2,4 juta. Pasalnya, dari data 21.000 pelaku UMKM yang diinput dan disampaikan ke DPRD Kota Ambon, baru 7.000 pelaku UMKM yang terealisasi.

Hal ini diketahui saat Komisi II DPRD Kota Ambon melakukan rapat evaluasi bantuan UMKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (24/11).


(Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu)

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafry Taihutu, mengaku, angka tersebut jauh lebih kecil dari data yang telah diinput oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ambon yakni sebanyak 21.000 pelaku UMKM.

“Yang baru dieksekusi oleh BRI itu sekitar 7.000 orang. Sedangkan yang dinas katakan kepada kita sekitar 21.000 orang,” heran Jafri.

Politisi PDIP ini mengatakan, dalam waktu dekat Komisi II akan kembali mengagendakan rapat bersama dengan pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menyalurkan dana tersebut. Diantaranya BRI, BNI dan Pegadaian untuk mengetahui pasti berapa data penerima bantuan pemerintah pusat itu.

“Kami akan undang BRI dan BNI juga Pegadaian. Pegadaian itu berkaitan dengan stimulus pemerintah pusat lewat Kementerian Koperasi dan UKM, yang nilainya 2,4 juta. Kita ingin tahu yang sudah dibayar BNI, BRI, dan Pegadaian itu berapa,” tandasnya
Jangan sampai, tutur dia, keterlambatan itu disebabkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon yang lambat melakukan input ke Kementrian Koperasi dan UKM.

“Jangan diinput 21.000 orang, tapi karena dinas terlambat rasionalisasi data dengan Pusat, lantas meresahkan masyarakat. Masyarakat bertanya-tanya dan menunggu tanpa ada kepastian, apakah mereka dapat atau tidak,” sebutnya.

Menurut Jafri, persoalan lain seperti ketidaksesuaian data yang terjadi, seperti ada beberapa pelaku UMKM yang menerima pesan berupa SMS dari BRI. Yang mana SMS itu justru bukan data mereka. Sehingga dianggap ada kesalahan data saat dilakukan input oleh dinas terkait.

“Jadi ada SMS masuk yang berhak mendapat bantuan itu, tapi dibawah ke bank malah tidak bisa. Masalah ini juga akan menjadi atensi komisi yang akan dipertanyakan nanti dalam rapat,” tegasnya.

Anggota DPRD tiga periode ini menambahkan, Komisi akan terus mengawal persoalan ini hingga seluruh bantuan UMKM tuntas terealisasi.

“Kami juga harus tuntaskan supaya apa yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi lewat Kementerian Koperasi ini, benar -benar tersalur ke masyarakat. Jangan hanya karena dinas yang lambat,” pungkasnya. (UPE)

Comment