by

Pemkot Disarankan Desain Belajar Tatap Muka

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon disarankan segera mendesain pengaturan belajar tatap muka yang direncanakan akan berlaku di awal Januari 2021, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono menyebutkan, dalam SKB disebutkan, suatu daerah dibolehkan melaksanakan proses belajar tatap muka ketika berada pada zona hijau atau kuning. Dan hal tersebut diatur pemerintah daerah maupun kementerian agama setempat.

Dan meski kota Ambon saat ini masih berada pada zona orange, maka pengaturan belajar tatap muka harus didesain dari sekarang. Agar ketika berpindah ke zona hijau atau kuning, dapat menyesuaikan proses belajar tatap muka pada awal Januari 2021.


“Kalau sudah ada aturan itu dan Ambon sudah berada pada zona kuning atau hijau, maka silahkan-silahkan saja. Yang penting tetap memakai standar protokol kesehatan. Kemudian dilakukan pengaturan juga terhadap pembatasan jumlah siswa, misalnya yang 30 itu dibatasi sesuai aturan tersebut. Maka itu, harus ada desain belajar tatap muka itu seperti apa, agar dapat disesuaikan ketika dibolehkan belajar tatap muka,” ungkap Latupono, kepada wartawan di gedung DPRD Belakang Soya, Senin (23/11).

Sekretaris DPC Gerindra Kota Ambon ini menilai, DPRD tentu memberikan dukungan agar para siswa dapat segera belajar tatap muka di sekolah. Pasalnya, belajar daring yang diberlakukan pasca pandemi Covid-19, justru menurunkan kualitas belajar siswa.

Dan ketika memasuki belajar tatap muka, maka protokol kesehatan harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kluster baru di lingkungan sekolah.

“Prinsipnya kita mendukung, tapi tetap gunakan protokol kesehatan. Jangan sampai belajar tatap muka ada problem kluster baru. Memang dari sisi keuntungan, kuota internet tidak dibebankan lagike siswa, tapi tatap muka lebih efektif. Karena selama belajar daring, justru orang tua yang kerjakan tugas bukan siswa. Maka itu perlu mendesain belajar tatap muka seperti apa, agar dapat disesuikan nantinya,” pungkasnya.

Sekedar tahu, rencana belajar tatap muka sesuai SKB diberikan kepada pemerintah daerah. Sebab, Pemda merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi dan kebutuhan daerahnya. Dan pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah, harus holistik dan selaras dengan kebijakan pada sektor lain di daerah.

Untuk itu, pihak-pihak yang dapat menyetujui proses belajar tatap muka yakni pemda, kanwil atau kementerian agama (kemenag). Selain itu, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orangtua setuju untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Diberitakan koran ini sebelumnya, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon, Merry Mairuhu mengaku, proses belajar tatap masih menunggu izin dari Wakikota Ambon Richard Louhenapessy untuk menjalankan SK tersebut.

Dimana izin tersebut telah diberikan ke Pemerintah Kota Ambon untuk menentukan kapan Ambon dapat melakukan belajar tatap muka. Dan hal tersebut disesuaikan dengan kondisi kota Ambon saat ini.

Selain izin walikota, lanjut Mairuhu, orangtua juga perlu memberikan izin bagi anak-anak untuk belajar tatap muka. Karena jika walikota Ambon telah mengeluarkan izin, maka dinasnya menginstruksikan dengan semua tingkatan sekolah untuk berkoordinasi dengan orangtua.

“Pasti ada printah pak wali untuk pelaksanaan proses belajar selanjutnya. Kalau kembali di sekolah, maka selanjutnya minta persetujuan orang tua. Dan itu akan kita melakukan itu lewat sekolah. Intinya, terkait perkembangan situasi dan kondisi Covid, pak wali pasti pikirkan berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan,” tandas Mairuhu, baru-baru ini. (UPE/LAM)

Comment