by

Pemkot Hentikan Pungutan Denda Yustisi

Denda Yustisi yang dipungut dari pelanggar protokol kesehatan (prokes) tidak lagi diberlakukan. Saat ini, Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan dan penanganan Covid-19 Kota Ambon hanya terapkan sanksi sosial.
Sekertaris Kota Ambon, A. G. Latuheru mengaku, pencabutan sanksi denda Yustisi karena masyarakat sebagian besar sudah sadar dalam menerapkan protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah.

“Hasil denda Yustisi yang kita peroleh, tapi terakhir yang ditransisi 20, kita tidak lagi denda Yustisi. Tetap yang kita lakukan adalah sanksi sosial bagi pelanggar protokol kesehatan,” ungkap Latuheru, kepada wartawan di Ambon, Rabu (26/5).
Sanksi sosial, sebut dia, seperti pelanggar protokol kesehatan yang terjaring dalam operasi Yustisi disuruh push-up atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta penyitaan barang jualan.
“Kita kasi sanksi sosial termasuk dengan sanksi penyitaan, kalau misalnya rumah makan sudah harus tutup atau kuliner sudah harus tutup, tapi mereka masi buka, kita ambil saja mereka punya barang jualan,” ujarnya.

Sambung dia, barang jualan yang diamankan pihaknya dapat dikembalikan dengan satu syarat. Seperti membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulang pelanggaran tersebut. “Dengan catatan, mereka bikin pernyataan. Datang ambil bikin pernyataan dan tidak terulang lagi,” tegas dia.
Meski demikian, Latuheru berharap, seluruh warga Kota Ambon dapat sadar dengan bahayanya Covid-19. Sehingga protokol kesehatan selalu diprioritaskan ketika melakukan aktivitas. Ini untuk kebaikan bersama.

“Kita pergi meminta untuk segera selesai kegiatan, operasinya kegiatan menjual jualnya. Dan kita balik kanan mereka balik kiri, kan ada begitu. Artinya kita balik kanan tinggalkan tempat itu, mereka balik kiri datang ke tempat itu lagi. Makanya saya harap ada kesadaran,” imbuhnya.
Disinggung soal berapa jumlah hasil denda yustisi yang dimasukkan ke kas daerah, Latuheru mengaku, tidak mengingat jumlah uang tersebut.

“Kalau dari soal denda, seluruh denda itu masuk ke kas daerah dan di manfaatkan untuk kepentingan daerah,” pungkasnya. (IAN)

Comment