by

Pemkot Siap Perketat Larangan Mudik

Ambon, BKA- Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Kepala BNPB RI nomo 12 tahun 2021, serta Surat Edaran Gubernur Maluku nomor 451-52 tahun 2021 tentang Larangan Mudik, Pemerintah Kota Ambon siap memperketat instruksi tersebut, yang mulai diberlakukan tanggal 6 Mei 2021.

Hal tersebut dinilai sebagai langkah tepat dalam memutus mata rantai Covid-19, jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah (2021). Dimana setiap masyarakat yang masuk atau keluar kota Ambon akan diperiksa secara ketat, termasuk ibu hamil.

“Ibu hamil yang bisa mendampingi hanya satu orang keluarga dan kepentingan persalinan yang mendampingi maksimal dua orang. Untuk yang satu ini kita akan melakukan pemeriksaan secara ketat,” tegas Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Ambon, Joy Adriansz, kepada wartawan, Kamis (29/4).
Dikatakan, tidak semua masyarakat yang datang atau keluar, kemudian diijinkan begitu saja. Tetapi harus dilengkapi dari surat keterangan lurah atau kepala desa. Bahkan yang bersangkutan wajib mengurus secara langsung atau online Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) pada Satgas Covid-19 Kota Ambon.

Diakuinya, yang bisa keluar masuk Kota Ambon hanya kendaraan pelayanan distribusi logistik, pelaku perjalanan dengan keperluang mendesak yang bukan untuk mudik. Yaitu bekerja atau melakukan perjalanan dinas serta kunjungan keluarga sakit atau kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal.

“Tindak lanjut dari pada peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2021 dan juga Surat Edaran dari kepala BNPB Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021, tentang Penyediaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran Covid-19,” terang Joy.

Untuk menindaklanjuti intruksi pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Maluku tersebut, lanjut Joy, Pemerintah Kota Ambon sementara menyiapkan surat edaran larangan mudik. Baik kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) maupun masyarakat.

“Sebagai langkah persiapan, kami semetara siapkan edaran, baik itu ASN dan masyarakat terkait tindak lanjut edaran Gubernur Maluku, nomor 451-52 Tahun 2021 tentang larangan mudik,” sebutnya.

Joy yang juga Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon ini juga mengaku, dalam surat edaran gubernur Maluku turut dijelaskan, bahwa yang akan mengeluarkan SIKM adalah pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. “Jadi warga yang hendak keluar masuk, SIKM-nya dikeluarkan pemerintah kabupaten kota,” bebernya.

Ia juga menegaskan, khusus masyarakat kota Ambon yang jika keluar maupun ingin masuk di ibukota provinsi ini, wajib mempunya SKIM. “SIKM resmi itu yang akan dikeluarkan dari Satgas Covid-19 Kota Ambon. Semua itu untuk kebaikan bersama,” ucap dia.

Untuk SIKM, sambung Joy, bisa dilakukan secara online oleh masyarakat dengan cara sebelumnya. “Bagi masyarakat yang mengalami kendala, kami akan merencanakan untuk membuka posko. Tentunya ada persyaratan pendukung diantaranya,” tuturnya.

Sementara untuk SIKM pegawai pemerintah, BUMN, BUMD, Prajurit TNI-Polri itu wajib melampirkan print Out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II, yang dilengkapi tanda tangan dan indentitas diri calon pelaku perjalan, serta hasil swab PCR atau antigen.

“Kemudian bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa dilengkapi tanda tangan basah elektronik oleh kepala desa atau lurah. Serta indentitas diri pelaku perjalanan di tambah hasil swab antigen Swab, Swab PCR,” tutup Joy. (IAN)

Comment