by

Pemkot Tak Siap Revitalisasi Pasar Mardika

beritakotaambon.com – DPRD Kota Ambon menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tak siap melakukan revitalisasi Pasar Mardika.

Sebab rencana relokasi para pedagang ke sejumlah pasar sementara, justru merugikan para pedagang karena harus membayar biaya sewa ke pihak ketiga.

Ada tiga pasar yang telah disiapkan Pemkot Ambon untuk merelokasi ratusan pedagang Gedung Putih Mardika, yang sebelumnya digusur untuk proyek revitalisasi Pasar Mardika modern berlantai 4. Diantaranya, Pasar Transit Passo, Pasar Oleh-Oleh dan Pasar Apung Mardika.

Naasnya, pasar sementara yang dibangun itu bukan menggunakan APBD Kota Ambon. Melainkan dilakukan pihak ketiga, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pemerintah kota, tanpa sepengatahuan DPRD Kota Ambon.

Mau tak mau, ratusan pedagang yang telah direlokasi itu, harus membayar biaya sewa hingga jutaan rupiah ke pihak ketiga, jika ingin menempati lapak yang ada. Termasuk 200 lapak yang baru dibangun di atas trotoar depan Pelabuhan Rakyat Batu Merah, Jalan Pantai Mardika, Kecamatan Sirimau.

“Terkait rencana revitalisasi Pasar Mardika, Pemerintah Kota Ambon amat tidak siap. Kenapa? Karena anggaran ini turunnya ke Balai Jalan. Kemudian tidak ada alokasi anggaran untuk revitalisasi Pasar Mardika di APBD. Dan ketika mau jalan, baru pemerintah kota kebakaran jenggot,” beber Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, kepada wartawan, Rabu (22/9).

Baca juga:
Rutan Ambon Deklarasi Zero Handphone

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, Piet Leuwol selaku mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon saat itu beserta sekretarisnya Janes Aponno, sebelumnya telah membuat kebijakan dengan pihak ketiga, tanpa sepengetahuan DPRD.

Ketika ratusan pasar sementara itu dibangun pihak ketiga menggunakan anggaran pribadi, terangnya, maka seluruh lapak tersebut harus disewakan ke para pedagang, guna membayar biaya ganti rugi serta keuntungan dari hasil kerja pihak ketiga tersebut.

“Ketika pedagang demo ke DPRD, kita sudah minta pemerintah kota tangani dengan APBD. Kita alokasikan 5 miliar. Tapi tidak bisa dieksekusi, karena tiba saat tiba akal. Kalau dari sisi regulasi, katakan tidak bisa masuk perencanaan. Maka 5 miliar itu tidak bisa dicairkan membayar pihak ketiga, yang sudah membangun ratusan lapak di 3 pasar tersebut. Bayangkan saja, mereka (pihak ketiga) rugi. Karena itu, mereka menjual atau menyewakan lapak yang mereka bangun,” sebutnya.

Baca juga: Taman I Ambon Terpantau CCTV

Jafri menilai, jika 200 lapak yang baru dibangun di depan Pelabuhan Rakyat Batu Merah itu dengan alasan untuk mengurai kemacetan dan menjawab kebutuhan pedagang, maka hal tersebut salah. Sebab, sekalipun ribuan pasar dibangun disitu, tidak akan mengurai kemacetan.

Menurutnya, sejak awal Pemerintah Kota Ambon lewat Disperindag, tidak siap untuk mendukung revitalisasi Pasar Mardika. Sebab rencana relokasi yang dilakukan, sudah merugikan para pedagang yang harus membayar biaya sewa untuk menempati lapak sementara, hingga revitalisasi Pasar Mardika selesai.

“Pemkot tidak pernah sampaikan ada kerjasama untuk bangun kios atau lapak-lapak ini. Setelah pedagang demo, baru kita tahu. Dengan kebijakan itu, kita nilai Pemkot tidak siap revitalisasi Pasar Mardika. Makanya kita akan panggil lagi Disperindag soal pembangunan 200 lapak yang baru itu,” tuturnya.

Dikatakan, harusnya Disperindag memiliki data base para pedagang yang sebelumnya menempati lapak-lapak di Gedung Putih Mardika. Sehingga para pedagang ini menjadi skala prioritas, ketika dilakukan relokasi oleh pemerintah kota.

“Kita akan rapat, kemudian panggil Disperindag lagi dan tanya masukan terkait harga sewa lapak, soal kemacetan. Karena kita akan kesulitan mengetahui berapa harga sewanya itu turun atau naik. Karena Pemkot buat kerjasama bukan dengan APBD,” pungkasnya.(UPE)

Baca juga: SMK Primadarma Selesaikan ANBK
Baca juga: Ambon New Port dan LIN Terancam Gagal

Comment