by

Pemprov Diminta Adil Persoalan Ganti Rugi Korban Konflik

AMBON-BKA, Pemerintah Provinsi Maluku diminta adil dalam membahas persoalan ganti rugi korban terdampak konflik sosial, yang melanda Maluku 20 tahun lalu.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala, terkait adanya rencana pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada ribuan korban konflik kemanusiaan di Maluku dan Maluku Utara pada 1999 silam. Rencana itu sebagai wujud pelaksanaan keputusan Mahkamah Agung (MA) RI.

Sangkala mengatakan, kalau memang Pemprov Maluku sesuai keputusan MA berencana akan membayar ganti rugi kepada korban konflik di Maluku, harus betul-betul adil berdasarkan data yang akurat.

Baca juga: Tim I DPRD Bahas PCR Bersama pihak Terkait

Dikhawatirkan, jangan sampai masyarakat akan merasa menjadi korban, meski pun sudah pernah menerima ganti rugi, seperti, rumah terbakar dan rumah ibadah.

Menurutnya, tidak semua warga terdampak konflik, meskipun mengungsi kebeberapa daerah di Indonesia. Sehingga dalam pendataan harus melibatkan pihak terkait ditingkat lurah dan RT.
Namun hingga saat ini, ungkapnya, masih ada warga yang menjadi korban konflik 1999 di Maluku sendiri, yang sampai saat ini belum pernah mendapatkan ganti rugi.

“Kalau emang ada keputusan MA RI seperti itu, maka seharusnya menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk memberikan rasa keadilan buat semua korban konflik Maluku dan Maluku Utara,” ujar Asis, Senin (9/8).

Baca juga:
DPRD Dorong Bentuk Tim Pansus RSUD Haulussy

Secara kelembagaan, lanjutnya, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, sebab Wagub Barnabas Orno turut mengikuti Rakornis dengan Menkopolhukam saat itu yang berlangsung secara virtual. (RHM)

Comment