by

Pemprov Diminta Transparan Soal 700 Miliar

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, diminta agar transparan terhadap penggunaan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 700 milyar.

Apalagi sampai saat ini, sejumlah proyek infrastruktur yang didanai dari pinjaman tersebut belum juga rampung. Padahal tenggat waktu semua pekerjaan, sudah harus rampung pada 31 Maret lalu.

Kepada Berita Kota Ambon, salah satu dosen FISIP Unpatti Ambon, Dr. Poly Koritelu, mengatakan, ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemprov Maluku, yang tidak transparan terkait pemanfaatan anggaran tersebut.

Ketika publik mengetahuinya dan memintah pertanggung jawaban, apakah Pemprov Maluku akan tetap pada prinsipnya, untuk tidak terbuka atau transparans soal pemanfaatan anggaran.

“Ini ketidak transparan yang mesti dikawal terus. Agar apa yang dilakoni oleh Pemprov, dalam hal ini Dinas PUPR yang dipercayakan untuk mengelola dana Rp 700 milyar itu, dapat mempertanggung jawabkan kinerja mereka” ujar Koritelu.

Menurutnya, ketika media dan banyak masyarakat mulai menyoroti terkait pemanfataan anggaran Rp 700 milyar yang pemanfaatannya sejak Desember 2020 hingga 31 Maret 2021 lalu, maka mereka merasa tidak leluasa menggunakan anggaran tersebut.

Karena sampai saat ini, belum ada kejelasan terkait pemanfaatan dana tersebut. Apakah habis terpakai bagi kebutuhan masyarakat, atau habis terpakai saja. Tapi tidak pada tujuan penggunaan dana itu. Sebab tidak ada transparansinya.

“Jika dana ini sudah habis dipakai, apa untuk kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pendemi Covid-19. Atau kah dana itu sudah habis pakai, tapi tidak pada pemanfaatannya,” tutur mantan calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat itu.

Akademisi FISIP Unpatti Ambon tersebut mengungkapkan, kalau dikaji dari logika sisi psikologi, ketidak transparansian penggunaan dana Rp 700 milayar akan terus membayangi penggunaan dana itu. Karena dana tersebut seharusnya diperuntukan bagi kebutuhan masyarakata pada 11 kabupaten/kota, yang merupakan roh dari sasaran akhir otonomi daerah di NKRI.

“Namun kelihatan mereka merasa tidak leluasa menggunakan anggaran tersebut, mengingat dikelolah secarah utuh oleh Pemprov Maluku, sehingga sangat mengabaiakn kontrol masyarakat. Ini merupakan citra morak marik yang ditonjolkan oleh pemerintah daerah kita, dalam mengelola anggaran yang sama sekali tidak dibahas pada paripurna DPRD untuk disatukan pada APBD,” ungkapnya.

Ia berharap, ketika ada ketersediaan dana untuk perbaikan dan peningkatan serta pengembangan ekonomi masyarakat, namun tidak disalurkan sesuai tupoksinya, maka Pemprov Maluku jangan sampai menunjukan sebuah upaya trust building yang baik.

“Membangun sebuah kepercayaan dari masyarakat soal apa saja yang ditujukan, harus soal good gavernance dari Pemprov untuk menciptaakan sebuah kepercayaan dari masyarakat. Semoga peran pemerintah untuk proses dekradasi ditengah pendemik ini diterimah masyarakat,” harap putra berdarah Tanimbar itu.(BTA)

Comment