by

Pemprov Harus Transparan, Berapa Resapan dan Pendapatan Daerah

Ambon, BKA- Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, berharap Pemerintah Provinsi Maluku harus transparan dalam pengelolaan anggaran. Karena hingga saat ini, belum ada penjelasan terkait hal itu.

Misalnya, berapa besar pendapatan yang diterima saat ini, maupun resapannya bagaimana. Semuanya terkesan ditutupi oleh pemerinta provinsi.

“Yang paling penting sekarang ini, harus kita (DPRD-red) tahu dulu, berapa pendapatan yang sudah didapati oleh Provinsi Maluku sampai dengan triwulan pertama. Dan berapa pendapatan yang sudah didapatkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan berapa serapan anggaran di masing-masing dinas lewat bagian keuangan,” terang Rovik, Kamis (29/4).

Menurutnya, transfaran sangat penting dalam pengelolaan anggaran, karena harus diketahui oleh publik, terutama DPRD.

Apalagi, katanya, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersifat perencanaan yang bisa berubah kapan saja, yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan atau pergeseran anggaran.

Terkait hal itu, kata Rovik, DPRD telah beberapa kali mengundang Kepala Badan Keuangan untuk dimintai keterangan. Namun sampai sekarang, undangan itu belum dipenuhi, dengan berbagai alasan yang tak jelas.

“Kita juga sudah panggil kepala keuangan, tapi belum bisa datang. Seharusnya, jika dipanggil DPRD, Kepala Keuangan harus datang untuk menyampaikan tentang hal tersebut, supaya kita tahu kondisi keuangan dan pendapatan kas daerah sampai triwulan pertama ini. Berapa yang sudah masuk dan berapa pengeluarannya. Setelah itu, ada berapa proyek APBD yang sudah jalan. Itu harus kita tahu, DPRD harus tahu sebagai bagian dari pemerintah,” terangnya.

Penjelasan tentang serapan anggaran pada triwulan pertama, penting dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku kepada DPRD Maluku. Sehingga jika terdapat masalah atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka DPRD bisa membantu mencari solusi untuk memperbaikinya.

“Kami harap, hubungan antara DPRD dan pemerintah itu harus benar-benar kemitraan yang produktif, yang saling mendukung dan dibangun dengan baik. Jangan ketika DPRD meminta penjelasan, lalu menilai seakan-akan DPRD sedang mencari kesalahan. Bukan seperti itu, karena rakyat ini sama-sama punya kita. Jadi kita minta, supaya pemerintah bisa terbuka, sehingga kita tahu problemnya. Dan kalau pun butuh dukungan DPRD, maka kita siap untuk mendukung atau membantu,” pungkas Rovik.(RHM)

Comment