by

Pemprov Serahkan 7 Usulan Ranperda ke DPRD

AMBON-BKA, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2021 ke DPRD Provinsi Maluku.

7 usulan ranperda itu diserahkan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, kepada Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, pada rapat paripurna, Kamis (22/7).

Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang mengikuti paripurna itu secara visual dari kediamannya, mengatakan, 7 Ranperda tersebut, yakni, pertama, ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Ranperda ini, sebagai wujud tanggung jawab pemda untuk melakukan upaya pencegahan, pengendalian serta penerapan disiplin protokol kesehatan di Maluku,” kata gubernur.

Kedua, ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 13 Tahun 2013, tentang retribusi jasa umum. Ketiga, ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2013, tentang retribusi jasa usaha.

Keempat, ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu.

“Perubahan atas ketiga perda tersebut, disesuaikan dengan perkembangan perekonomian Maluku,” terang gubernur.

Kelima, ranperda tentang pembangunan kepemudaan. “Ranperda ini bertujuan untuk mewujudkan jati diri pemuda Maluku yang mandiri, beriman dan bertaqwa,” jelasnya.

Keenam, ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Maluku. “Ranperda ini sebagai landasan dan jaminan penegakan hukum, dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien,” ujarnya.

Terakhir, ranperda tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. “Ranperda ini sebagai wujud implementasi atas instruksi presiden, agar setiap daerah membuat perda yang mengatur mengenai sistem penanggulangan hutan dan lahan di daerahnya,” sebut gubernur.

Menurutnya, sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya berhak membuat kebijakan melalui pembangunan hukum berupa peraturan daerah.

“Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Pemprov Maluku telah menyusun tujuh rancangan Perda tahun 2021,” tandanya.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, mengatakan, dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), mengharuskan pemerintah di daerah menetapkan regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah, yaitu, dengan melahirkan berbagai Perda yang sesuai kondisi dan kebutuhan.

“Atas dasar ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku, karena telah berupaya menyiapkan tujuh Ranperda tersebut. Setelahnya, kami akan membahas ketujuh Ranperda ini,” pungkas Sangkala.(MG-2)

Comment