by

Pempus Segera Ganti Rugi Korban Konflik 1999

AMBON-BKA, Pemerintah Pusat akan membayar ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun terhadap korban konflik Maluku 1999, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, MA menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah, terkait gugatan class action kelompok korban konflik Maluku 1999.

Hal itu disampaikan Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, pada Rakorsus yang dipimpin Menko Polhukam, Mahfud MD, dan diikuti beberapa menteri lainnya, diantaranya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dan Mendagri, Tito Karnavian, serta Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, secara virtual, Kamis (5/8).

Menurut Mendes, pihaknya tengah menyiapkan dokumen, perihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini,” terang Mendes, melalui rilis Kemendes PDTT.

Baca juga: 2022, Traffict Light Gunakan Sistim ATCS-ITS

Pada kesempatan itu, Wagub Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, mengatakan, terkait rencana pembayaran ganti rugi itu, pemerintah sebaiknya memiliki data valid, tentang penerima ganti rugi.

Hal itu, katanya, untuk mengantisipasi adanya aduan dari sejumlah oknum tertentu atau para korban konflik, menyangkut sudah atau belum terteranya nama mereka sebagai penerima ganti rugi.

Minimal, terangnya, calon penerima ganti rugi memiliki keterangan valid dari pemda bahkan RT/RW, kalau yang bersangkutan merupakan korban kerusuhan.

“Dikhawatirkan justru pada saat pembayaran, ada yang belum terdata, padahal pengungsi beneran. Tapi ada yang sudah terdata, padahal belum tentu pengungsi benaran,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Orno, Pemerintah Provinsi Maluku tetap patuh terhadap keputusan Mahkamah Agung. Namun sebelum penyaluran ganti rugi itu dilakukan, perlu ada pertimbangkan teknis.

orno setuju, bila uang ganti rugi diberi langsung kepada pengungsi atau titip sementara di pengadilan.

Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni, memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Baca juga: DPRD Siap Kawal Aliran Listrik Masuk Pasir Putih

Jumlah uang tersebut berupa bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta, untuk setiap pengungsi yang berjumlah 213.217 kepala keluarga.

Adapun kerusuhan Maluku yang dimaksud, yakni, konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera. Konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002. (MG-2)

Comment