by

Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Poltek Dipertanyakan

Ambon, BKA- Salah satu praktisi hukum Maluku, Edwardo Diaz, mempertanyakan kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu.

Menurut Diaz, Kejati Maluku harusnya tidak menunggu lama dalam penyelesaikan kasus ini, karena laporan dugaan korupsi itu terjadi lingkungan pendidikan.

“Jika memang Kejati serius, maka harusnya dipercepat penanganannya. Karena masalah ini dilingkup pendidikan. Apalagi di tingkat pendidikan tinggi. Hal ini perlu, untuk tidak mempengaruhi konsentrasi mahasiswa di kampus itu,” jelas Diaz, Senin (11/1).

Sesuai data yang diterima, lanjutnya, pengadaan peralatan yang tak sesuai kontrak tersebut diadakan oleh panitia dan petinggi-petinggi Poltek pada 2019 lalu, dan baru dilakukan uji coba alat drilling simulator cyber chair Prodi Teknik Migas, Jurusan Teknik Mesin Poltek Ambon, terhitung pada November 2020 lalu.

“Kalau sudah begini pasti unsur pidananya sudah terlihat, makanya Kejaksaan harus jelih dalam melakukan pengusutan. Tidak hanya menerima laporan, kemudian menyimpan laporan itu di laci meja,” tegasnya.

Dia mengaku, kasus dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat migas ini, harusnya penyidik Kejati Maluku sudah bisa mengambil sikap.

“Sebab sejak dilaporkan, penyidik gencar melakukan permintaan keterangan. Nah, setelah memintai keterangan pihak panitia, penyidik mulai mendiamkan kasus ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini, saya berharap Kejati Maluku serius dalam pengusutan laporan tersebut,” pungkas pengacara muda itu.

Terpisah, sumber di Kejati Maluku, mengungkapkan, perkara korupsi yang dilaporkan ke Kejati terlalu banyak. Dan untuk saat ini, penyidik fokus untuk menuntaskan kasus yang sudah dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga untuk perkara yang baru dalam penyelidikan, masih ditunda.

“Laporan kasus pengadaan alat-alat Migas di Poltek itu masih ditunda. Tunda bukan tidak diusut, tapi karena penyidik fokus tuntaskan perkara yang sudah di tahap penyidikan dulu,” jelas sumber yang menolak namanya dikorankan, di halaman Kejati Maluku, Senin (11/1).

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E. Oceng Almahdaly, yang berusaha dikonfirmasi terkait pengusutan kasus tersebut, tidak merespon panggilan telepon dari koran ini, Senin petang kemarin.

Sebelumnya, Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, mempertanyakan tindak lanjut pengusutan laporan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu.

LIRA mempertanyakan hal itu, karena laporan dugaan korupsi itu telah disampaikan salah satu Anggota Senat Poltek Ambon, Agus Siahaya, ke pihak Kejati Maluku sejak 4 Februari 2020 lalu. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan.

“Kejati harus transparan terhadap penyelidikan kasus ini. Ini kasus nilai kontraknya Rp 9 miliar lebih. Makanya Kejati jangan main-main soal ini,” ungkap Direktur LIRA Maluku, Jan Sariwating, 1 Desember 2020 lalu.

Untuk diketahui, kata Sariwating, Kejati Maluku sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, sejak kasus ini masuk ke ranah hukum. Misalnya saja pemeriksaan terhadap pelapor, Pokja, Bendahara Pengeluaran Poltek Ambon, serta sejumlah saksi lain yang diduga mengetahui terkait anggaran ini.

“Ditakutkan jaksa lama-lama seperti ini, publik menaruh curiga, ada kong kali kong Kejati Maluku dengan pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab itu,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku, karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus itu. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modus operandi yang dilakukan, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun sampai saat itu, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen.

“Sesuai ketentuan Pepres 54 Tahun 2010, tidak dapat dibenarkan pembayaran saat peralatan belum ada ditangan pengguna. Maka untuk itu, barang pelalatan laboratorium yang baru saja tiba di kampus pada September 2020, tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan jelas perbuatan yang dilakukan sudah terjadi perbuatan melawan hukum, karena sudah terjadi kerugian keuangan negara,” jelas sumber di Poltek Ambon, beberapa waktu lalu. (SAD)

Comment