by

Penangkapan Mahasiswa Unpatti Dinilai Salah Prosedur

AMBON-BKA, Anggota Komisi I DPRD Maluku, Alimudin Kolatlena menilai, penangkapan terhadap salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Risman Solissa menyalahi prosedur hukum.

Mantan Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Ambon itu, ditangkap anggota Buser Polresta Ambon, karena dugaan kasus pelanggaran UU ITE. Risman juga sebelumnya terlibat dalam aksi demonstrasi terkait penolakan PPKM Mikro di kantor Balai Kota Ambon hingga diamankan bersama puluhan mahasiswa lainnya di Polsek Sirimau Kota Ambon.

Baca: Polisi Keliru Tetapkan Risman Solissa Tersangka

Alimudin Kolatlena, kepada BeritaKota Ambon mengaku, sangat menyesalkan kronologis penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Risman.

“Jadi dalam kasus penangkapan dan penetapan tersangka saudara Risman Solissa, itu emang penetapannya prematur sebagai tersangka. Namun penangkapannya kita memandang sebagai tindakan premansisme aparat penegak hukum,” terang Alimudin, kepada media ini, Jumat (30/7).

Dalam kasus Risman, lanjut Politisi Gerindra ini, kalau ditetapkan sebagai tersangka dalam pelanggaran UU ITE, DPRD menilai sebagai prematur. Namun prosedur hukumnya tidak jalan sesuai perundang-undangan.

“Dia ditangkap lalu dibawa ke Polresta dan pada saat itu juga, baru dikeluarkan Surat Perintah Penahanan (SPP). Anehnya, dalam saat itu langsung ditetapkan sebagai tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga kita anggap sebagai suatu langkah kepolisian yang menyalahi prosedur dan dianggap prematur. Apabila ini pelanggaran UU ITE, maka masih ada prosedur hukumnya. Sehingga perlu ada saksi ahli yang harus dimintai penjelasannya. Tapi itu dilakukan pihak kepolisian,” sebutnya.

Tapi dalam proses penangkapan Risman, kata dia, pihak kepolisian mengabaikan semua prosedur yang diatur dalam undang-undang. Dan penangkapan juga dianggap premanisme, lantaran yang ditangkap bukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa.

Baca: Masyarakat Minta Legalkan Tambang Gunung Botak

Menurutnya, seharusnya pemberlakuan penangkapan Risman harus sama dengan kasus-kasus pelanggaran ITE lainnya. Hanya saja, yang terjadi justru seperti cara-cara premanisme.

“Jadi kita melihat ada sesuatu yang salah dan aneh dari proses penangkapan Risman. Karena itu kita juga berharap teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi Risman, agar tidak berjuang sendiri. Sehingga kita minta agar keluhannya bisa disampaikan ke Komisi I DPRD, untuk sama-sama menyikapi persoalan yang dihadapi Risman,” harapnya.

Hal ini dimaksud, sambung Alimudin, karena DPRD ingin setiap warga negara dapat diberlakukan sama dimata hukum. Sehingga tidak ada lagi cara-cara premanisme dalam penanganan suatu persoalan, dan harus sesuai dengan apa yang dilakukan.

“Yang terjadi pada Risman ini jelas-jelas sangat menyalahi prosedur, sehingga bertentangan dengan hukum. Ini kita anggap sudah ada tendensi lain dibalik penangkapan Risman. Sehingga tidak ada lagi prio proses penegakan hukum tapi sudah ada tendensi lain dibalik itu,” pungkasnya. (RHM)

Comment