by

Pendemo Pertanyakan Anggaran Covid-19

AMBON-BKA, Para demonstran yang beberapa waktu lalu ikut melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota Ambon terkait penolakan PPKM Mikro, mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 oleh Pemerintah Kota Ambon.

Sebab, selama ini Pemerintah Kota Ambon beserta DPRD, dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun ini.

Hal tersebut disampaikan dalam dialog bersama dengan tema, “Dampak Covid-19 dan Solusi Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon”. Dengan melibatkan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Anthony Gustav Latuheru, Kepala Dinas Kesehatan, Wendy Pelupessy, Akademisi Unpatti Ambon, Jemmy Pieterz serta anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Taher, di salah satu cafe, Kamis (29/7).

Baca:
Dibawah 17 Tahun Tak Perlu Kartu Vaksin

“Kita butuh transparansi terhadap penggunaan anggaran Corona. Sebab ini bukan menjadi rahasia. Lagi-lagi kami harus katakan, mengapa Pemkot tidak terbuka soal itu,” tanya Jihad, salah satu mahasiswa, dalam dialog itu.

Selain persoalan anggaran Covid-19, dirinya juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dianggap mempersulit masyarakat terkait wajib kartu vaksin yang diberlakukan sebagai salah satu syarat pelayanan administrasi.

“Kalau warga tidak divaksin maka mereka tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah. Hal dimaksud dianggap pemaksaan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Sekkot Ambon, A. G, Latuheru hanya menjelaskan terkait PPKM. Dimana PPKM Mikro yang diterapkan itu, dinilai merupakan solusi terkahir yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“PPKM sebetulnya kita sudah buat diawal, dengan nama PKM dua Minggu. Kemudian PSBB dan PSBB transisi. Kondisi ini sudah semakin baik saat masa PSBB transisi sebelum lebaran I, dengan angka konfirmasi 47 kasus,” terang Latuheru.

Dalam perjalanan pasca lebaran, sambung dia, kembali naik dan kemudian pemerintah menerapkan PPKM mikro diperketat. “Setelah regulasi Instruksi Mendagri yang baru, maka turun Instruksi Walikota nomor 5 dan 6 tahun 2021 tentang penerapan PPKM. Dengan perubahan nama PPKM level IV dan III, tidak lagi diperketat,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Taher mengaku, jika mahasiswa maupun masyarakat lainnya yang ingin mengetahui tentang data penggunaan anggaran Covid-19, bisa langsung datang ke kantor DPRD yang berlokasi di Belakang Soya itu.

“Data laporan pertanggungjawaban dari Pemkot ke DPRD itu ada. Kalau mahasiswa mau, silahkan datang ke Kantor DPRD Kota Ambon, dan kita bisa pelajari bersama,” tutur Saidna.

Politisi PKS ini mengaku, DPRD Ambon selalu terbuka dan lakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Termasuk dengan penggunaan anggaran Covid-19. “Sejauh pemerintah melakukan kebijakan sesuai aturan PPKM kita apresiasi. Namun yang tidak benar atau tidak tepat, kita wajib kritisi,” tandasnya.

Baca: 3T Dinilai Penting Putus Penyebaran Covid-19

Menaggapi terkait vaksinasi Covid-19, Kepala Dinkes Ambon, Wendy Pelupessy menilai, vaksinasi merupakan cara terbaik untuk meminimalisir peningkatan kasus terkonfirmasi positif Corona. ” Vaksin juga sudah terjamin aman dan halal,” tuturnya.

Dijelaskan, PPKM yang diterapkan pemerintah kota saat ini sudah sangat optimal. Karena dengan PPKM yang diperketat lewat instruksi walikota, akan menurunkan angka kasus terkonfirmasi Covid-19. Termasuk kasus sembuh 66 persen, yang masih lebih rendah dari nasional yaitu 80,3 persen.

Sementara untuk kasus meninggal dunia, lanjut Wendy, yang kerap terjadi beberapa waktu lalu di Kota Ambon, diakibatkan lantaran pasien yang masuk rumah sakit sudah dalam kondisi kritis. “Yang meninggal biasanya sudah masuk RS dalam kondisi kritis, sehingga hitung jam meninggal. Itu karena tidak mau terbuka soal sakit dan merawat diri di rumah,” sebutnya. (IAN)

Comment