by

Penegak Hukum Diminta Telusuri Ambruknya Talud Gumumae

Ambon, BKA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendesak penegak hukum untuk menulusuri pembangunan talud Pantai Gumumae, Kecamatan Bula, yang ambruk dihantam ombak pekan ini.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD SBT, Hasan Day. Sebab proyek yang dikerjakan CV. Julion Jaya Pratama menggunakan Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp 1,5 milyar itu, dinilai amburadul.

“Selaku wakil rakyat dan Anggota Komisi C DPRD SBT, saya mendesak penegak hukum untuk segera telusuri pekerjaan proyek pembangunan talud miliyaran rupiah itu. Karena pekerjaannya sangat amburadul,” tutur Hasan, saat ditemui di depan Kantor DPRD SBT, Kamis (21/01).

Aleg Partai PKS SBT ini juga menilai, kontraktor yang menangani proyek talud di Pantai Gumumae itu juga kerjanya asal-asalan. Tidak mempunyai rencana pembangunan yang baik dan tepat.

“Bukan satu kali, sudah ambruk sampai dua kali. Itu artinya, proyek itu dikerjakan asal-asalan saja,” kata Hasan.


Menurutnya, dia telah melakukan kunjungan langsung di lapangan, dan melihat kondisi talud yang ambruk dihantam ombak. “Tadi pagi saya ke pantai. Lihat semua kerusakannya,” ucap Hasan.

Selain Hasan, Politisi PKB, Gafar Wara-Wara, pun mempunyai desakan serupa. Dia meminta, pihak Kejaksaan dan Kepolisian maupun Inspektorat, harus turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pembangunan talud di Pantai Gumumae. Karena pembangunan talud milik Dinas Pariwisata SBT itu sangat kacau balau.

“Kejaksaan, Kepolisian dan Inspektorat Daerah harus turun tangan. Telusuri apa masalah ini sampai tuntas. Kalau bisa, pihak yang diuntungkan dalam proyek pembangunan talud Gumumae milik Dinas Pariwisata SBT itu, harus ditangkap,” sikap Gafar.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) SBT, Muhammad Ilham, saat dikonfirmasi terkait persoalan itu, mengatakan, pihaknya sudah melakukan proses pencarian data.

“Jadi persoalan pembangunan talud Gumumae ini, kita sekarang lagi Full data dan Full baket,” kata Muhammad Ilham, kepada Beritakota Ambon, Kamis (21/01).

Ilham juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap KPA dan Bendahara. “Hari ini (Kamis), kita kembali lakukan pemeriksaan terhadap konsultan perencana dan KPA Dinas Pariwisata SBT,” pungkas Ilham.(LAN)

Comment