by

Penerangan di JMP, Jadi Catatan DPRD

Ambon, BKA- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena menegaskan, penambahan fasilitas penerangan pada kawasan Jembatan Merah Putih (JMP) Ambon, akan menjadi catatan penting Komisi I untuk disampaikan kepada pihak pengelola JMP, agar ditindaklanjuti.

Hal ini menyikapi berbagai tindak kriminal yang sering terjadi di kawasan JMP, yang dilakukan oknum oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya, juga terkait insiden penikaman terhadap salah satu Mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Fakultas Teknik hingga meninggal dunia, baru-baru ini.

“Ini menjadi catatan penting bagi di komisi I, untuk nantinya disampaikan ke pemda dan pengelola JMP. Paling tidak, penerangan itu harus diaktifkan. Agar pihak kepolisian lebih mudah mengawasi dan memperlancar proses patroli di area itu. Meskipun JMP bukan tempat aktifitas umum, tempat hiburan, tapi faktanya hari ini masayarakat beraktifitas di sana. Jadi langkah-langkah antisipasi penanganan itu yang harus kita pikirkan,” tandas Alimudin, kepada koran ini, Rabu (17/2).

Politisi Gerindra ini mengaku, dalam rapat bersama antar Komisi I DPRD dengan Kapolresta Ambon, terlepas dari itu, Komisi juga meminta perhatian serius dan kerja-kerja profesional dari Penyidik Polresta Ambon. Terkait kasus penikman di JMP, agar bergerak lebih cepat, transparan kepada publik.

Sehingga memunculkan rasa keadilan hukum, terutama kepada pihak korban. Termasuk meminta agar penerangan di kawasan JMP harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
“Yang kedua, komisi meminta ke Kapolresta Ambon untuk bisa meningkatkan pengamanan Kamtibmas. Kan kita lihat beberapa penjabaran, Kapolresta mampu melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi di beberapa titik di otoritas kewenangannya. Wilayah otoritasnya, dimintakan penambahan pos-pos pengamanan pada beberapa titik-titik tertentu yang kita anggap rawan. Sebut saja misalnya Stain (IAIN), kemudian di titik lain yang kita anggap rawan, kemudian di JMP juga,” harapnya.

Dituturkan, perlu juga ada pendekatan kepada masyarakat. Sehingga pada waktu-waktu tertentu, tidak perlu ada aktivitas yang ramai di JMP. Sehingga tidak terjadi lagi tindakan kejahatan seperti penjambretan, pencopetan, dan lain-lain.

“ini kan, itu sering terjadi. Nah patroli-patroli dari pihak kepolisian juga musti lebih diintensifkan di beberapa titik. Intinya penambahan pos-pos pada wilayah tertentu yang dianggap rawan di kota Ambon dan sekitarnya,” pinta Alimudin.

Soal sosialisasi Kambtibmas, tambah dia, pihaknya nanti akan menyampaikan kepada pemerintah daerah di bagian Karo hukum dan dinas-dinas terkait. Untuk bisa bekerja sama dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, serta bekerja sama juga dengan aparat kepolisian.

“Jadi nanti ini kita akan sampaikan ke pemda. Beberapa waktu lalu, kan DPRD sudah memberikan atensi soal itu dengan kasus-kasus yang mengemuka dan terakhir yang kemarin penikaman itu. Meskipun kronologisnya berawal dari titik lain, tapi faktanya kejadian di situ (JMP). Maka itu, kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah termasuk pengelola JMP,” pungkasnya.

Terkait jawaban Kapolresta dalam rapat tersebut, Alimudin juga mengaku, di JMP bukanlah tempat hiburan dan juga bukan tempat berolahraga. “Tetapi JMP juga sudah menjadi ikon dan suka atau tidak suka, hari ini aktifitas masyarakat ada di sana. Baik sekedar hiburan maupun olahraga di waktu-waktu tertentu,” tutup dia.(RHM)

Comment