by

Penetapan Kasus PLTMG Sebagai Kasus Pidana Sudah Lewat Kajian Mendalam

Ambon, BKA- Pernyataan kuasa hukum Abdul Gafur Laitupa, Roza Tursina Nukuhehe, kalau kasus PLTMG Namlea yang menjerat kliennya selaku Kepala Seksi Pengukuran Tanah di BPN Namlea, merupakan kasus perdata, dibantah pihak Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, tentu tim penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sudah melakukan kajian yang mendalam. Apakah kasus itu masuk unsur pidana atau unsur perdata.


“Jadi soal pernyataan kuasa hukum Abdul Gafur Laitupa yang bilang, kalau kasus ini tidak bisa masuk ranah pidana, itu saya bantah. Sebab, tentunya penyidik punya alasan yang cukup kuat,” jelas Sapulette, kepada Beritakota Ambon, Senin (21/12).

Hanya saja, untuk membeberkan materi soal adanya unsur pidana, dia belum mau berkometar lebih jauh. “Tim penyidik tentu sangat mengetahui suatu perkara itu masuk ranah pidana atau perdata. Jadi jika penyidik telah menyidik tipikornya, tentu telah melalui kajian yang mendalam. Namun untuk apa alasannya, tidak bisa saya buka. Ikuti saja prosesnya,” pungkas Sapulette.

Sebelumnya, Pengacara Abdul Gafur Laitupa, Roza Tursina Nukuhehe mengatakan, Kejati Maluku seharusnya memikirkan pengusutan perkara ini. Pasalnya, objek yang menjadi perkara terkait transaksi jual beli lahan tersebut, sampai kini tidak pernah dipermasalahkan oleh warga Dusun Jiku Besar, Kabupaten Buru.

Namun tidak tahu mengapa, Kejati Maluku beranggapan kalau Fery Tanaya telah menjual tanah negara. “Kan selama ini Kejati belum dapat membuktikan, bahwa itu tanah negara. Padahal kalau dibilang tanah negara, harus dibuktikan. Tidak bisa seperti mengada-ngada,” ungkap Nukuhehe, kepada koran ini di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (17/12).

Kalau kasus ini dijadikan permasalahan hukum, terangnya, kliennya pun tidak bisa dijerat atau dijadikan sebagai orang yang bertanggungjawab. Sebab sudah pasti, kliennya yang merupakan staf BPN Kabupaten Buru, hanya bekerja sesuai perintah atasannya.

Sedangkan untuk masalah administrasi, katanya, sudah tentu bukan menjadi kesalahan kliennya yang merupakan Kepala Seksi Pengukuran Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Namle. Namun ada staf BPN Namlea yang lain.

“Harus diketahui, kalau klien saya disuruh ukur tanah itu berdasarkan patok yang sudah disampaikan oleh pihak PLN ke BPN. Dan yang menentukan harga per meter, itu orang PLN sendiri,” jelasnya.

Jika memang pada kasus tersebut, kliennya disebut melakukan perbuatan korupsi, maka Roza meminta untuk disebutkan berapa besar jumlahnya. Hal ini harus dibuktikan Kejati Maluku.

“Lalu kalau bilang korupsi. Saya mau tanyakan, klien saya itu korupsi uang berapa? Ini kan harus dibuka jaksa,” pungkasnya.(SAD)

Comment