by

Penetapan Tersangka ADD Kilga Watubau Tunggu Hasil Audit

Ambon, BKA- Kasat Reskrim Polres SBT, Iptu La Beli, mengatakan, penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi ADD dan DD di esa Kilga Watubau, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten SBT, tahun 2016 lalu, menunggu hasil audit BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

Sesuai bukti yang kantongi, kata La Beli, semua bukti sudah mengarah kepada orang yang diduga bertanggungjawab dalam perkara ini. Hanya saja identitasnya belum bisa dibuka, sebelum hasil audit diterima.

“Belum bisa kita sampaikan. Karena memang hasil audit belum kita terima,” jelas La Beli, saat dihubungi via handphone, Minggu (20/9).

Menurut dia, jika hasil audit sudah di tangan penyidik. Maka ekspos penetapan tersangka akan langsung digelar. “Kalau hasilnya sudah ada. Cepat-cepat saja kita sudah penetapan. Karena semua saksi-saksi sudah selesai diperiksa,” tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Seram Bagian Timur (SBT) dikabarkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016 di Desa Kilga Watubau, Kecamatan Kian Darat.

Data yang dihimpun Beritakota Ambon di Mapolres SBT, ADD dan DD di desa tersebut diduga terjadi penyalahgunaan, yang dilakoni perangkat desa, yang nilai kerugian negaranya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Bahkan kasus ini diketahui telah memasuki tahap penyidikan. Tinggal setahap lagi, dilakukan ekspos perkara untuk penetapan tersangka.

“Tinggal tetapkan tersangka saja itu. Karena temuan di lapangan, ada dilakukan mark-up sejumlah item-item kegiatan di dalam desa itu,” ungkap sumber Polisi, yang menolak namanya dikorankan, beberpa waktu lalu.

Kasat Reskrim Polres SBT, Iptu La Beli, yang dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, kasus dugaan korupsi ADD dan DD itu sedang diusut.

Dia mengaku, saksi- saksi yang diperiksa dalam perkara ini sudah sekitar puluhan orang. Baik itu Bendahara, Kepala Desa, Sekretaris dan para pekerja proyek lainnya. Semua sudah dipanggil untuk dimintai keterangan di tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan.

“Puluhan saksi sudah kita periksa. Dan hasilnya mengarah pada perbuatan melawan hukum di dalam pengelolaan ADD dan DD ini,” bebernya.

Perwira Polri dengan dua balok emas di pundak itu melanjutkan, saat dalam proses penyidikan, ditemukan ada item-item pekerjaan di desa itu yang tidak selesai. Indikasinya, para perangkat desa melakukan mark-up terhadap dana-dana yang berjumlah miliaran rupiah itu.

“Memang saya sudah lupa angkanya dari total ADD dan DD ini berapa. Tapi yang jelas, miliaran rupiah. Dan ada terjadi mark-up di dalam pekerjaan. Misalnya pekerjaan pasar terapung, rompong atau bagan untuk para nelayan, dan beberapa item lainnya, yang diduga bermasalah,” tandas La Beli.(SAD).

Comment