by

Pengacara Minta Jaksa Usut Proyek Air Bersih Milik BWS

AMBON-BKA, Proyek air bersih yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, tepatnya di Desa Wakarlely, Kabupaten MBD, terkesan menyisahkan kisah pilu di masyarakat.
Praktisi hukum di Maluku Herberth Dadiara, mengatakan, penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten MBD diminta agar mengusut proyek amburadul milik BWS tersebut.

“Kita minta jaksa atau polisi masuk usut proyek amburadul ini, karena memang hal ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Dadiara, Senin (2/8).

Kata dia, sesuai pengakuan masyarakat, proyek tersebut belum dimanfaatkan masyarakat setempat.

“Kalau dengan informasi seperti ini, jaksa tidak boleh diam. Karena hal ini adalah perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Dadiara berharap, kejaksaan negeri MBD punya atensi terhadap perkara korupsi di wilayah hukumnya itu.

“Kalau sampai informasi begini, jaksa mau tidak mau harus usut tuntas,” tandasnya.
Sebelumnya, Pegiat anti korupsi Herman Syamiloy, mengatakan, kejaksaan tinggi Maluku diminta agar segera melihat persoalan tersebut.

Pasalnya, terindikasi, proyek dengan uang negara miliaran itu amburadul dan tidak dinikmati warga setempat.

Baca: Satu Koruptor Anggaran Dermaga Tawiri Diadili

“Saya mendesak agar Kejati mengusut kasus ini, sebab, sejak kasus ini beredar di media, belum ada satu pun penegak hukum masuk usut kasus ini,” ujar Syamiloy, Jumat (23/7).

Menurutnya, jika memang dalam penyelidikan, adanya ditemukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum, maka penegak hukum harus memproses pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab dalam proyek ini ke sel tahanan. “Penjarakan saja, kalau memang dalam penyelidikan di temukan adanya perbuatan melawan hukum,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, proyek milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku tahun 2019 di Desa Wakarlely, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dinilai amburadul. Padahal proyek ini didanai dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8 miliar.

Menurut warga setempat, setelah selesai dikerjakan proyek air bersih dari BWS tersebut, proyek itu amburadul dan tak terurus lagi. Bahkan, hingga kini sarana berupa pompa yang digunakan untuk proyek dimaksud sudah tak berfungsi.

Kepala Desa (Kades) Wakarlely, Marnex Tanody menuturkan, proyek air bersih yang dikerjakan oleh pihak BWS Provinsi Maluku sejak 2019 lalu di Desa Wakarlely, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten MBD, sampai hari ini belum diserahterimahkan dari pihak BWS kepadanya sebagai dengan Kades Wakarlely.

“Proyek yang dikerjakan tahun 2019 itu dengan anggaran APBN senilai Rp.8 miliar lebih itu, sampai saat ini belum diserahkan ke saya selaku Kepala Desa (Kades) Wakarlely,” akui Kades Tanody kepada wartawan kemarin di MBD.

Namun setelah selesai dikerjakan, Marnex mengakui, dari proyek tersebut, ada sebagian masyarakat tidak merasakan manfaat dari proyek ini.

“Belum diserahkan ke Desa Wakarlely. Masyarakat juga belum merasakan manfaat proyek BWS senilai Rp.8 miliar lebih itu. Bahkan sampai hari ini pompa air itu sudah rusak. Jadi, belum ada penyerahan dari pihak BWS kepada Kepala Desa Wakarlely untuk mengelolahnya,” akui Kades.

Dirinya tak mengakui, kalau proyek tersebut memang sudah selesai dikerjakan. Karena belum diserahterimakan, dan tidak ada yang merawatnya, maka ada kerusakan pada sarana berupa pompa air.

Baca: Jaksa Periksa Saksi di Korupsi ADD Sirisori Islam

“Memang benar belum diserahterimakan. Lantaran kurang lebih 1 Km dari Kantor Desa sampai dengan ujung jaringan pipa itu, air mengalir hanya 1 bulan awal selesai dikerjakan saja. Dan setelah itu air tidak mengalir sampai hari ini. Itulah yang membuat dirinya selaku Kades Wakarlely tidak mau menandatangani surat penyerahan dari pihak BWS tersebut, saat mereka datang meminta untuk menandatanganinya.

“Air merupakan kebutuhan utama bagi masyarakar. Selaku Kepala Desa, saya mewakili seluruh masyarakat Wakarlely meminta kepada pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku kalau bisa segera datang untuk memperbaikinya. Baik itu pompa dan jaringan pipa yang telah rusak dan tidak berfungsi. Inikan mubazir namanya. Biar perlu, aparat penegak hukum dapat mengusut proyek dimaksud,” pungkas Kades. (SAD)

Comment