by

Pengacara Sebut Bukti Kuat Jerat Yusri Mahedar

Ambon, BKA- Pengacara Gubernur Maluku, Dominggus Huliselan mengatakan, kasus pencemaran nama baik yang kini diusut Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, dengan terlapor Yusri Mahedar, buktinya kuat untuk menjerat keterlibatan dia dalam kasus ini.

“Sebagai kuasa hukum dari Gubernur saya yakin sekali bahwa kasus ini secepatnya naik penyidikan untuk menjerat Yusri Mahedar dalam perkara ini,” ungkap Huliselan ketika di temui koran ini di Pengadilan Negeri Ambon, akhir pekan kemarin.
Kata dia, dari penyelidikan yang dilakukan, unsur pasal 27 UU ITE, terkait pencemaran nama baik didalamnya mengatakan bukan hanya orang yang mengakses atau penyebarkan informasi tersebut, tapi ketika pernyataan yang bersangkutan bisa diakses orang lain bisa masuk pidana. Selain itu, Mahedar pun terancam melanggal pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan menuduh orang tanpa bukti.

“Jadi memang bukan dia (Mahedar) yang akses, tapi kan orang lain sampaikan hal itu. Dan memang jelas bahwa yang dia lakukan itu masuk dalam perbuatan melawan hukum terkait pencemaran nama baik,” jelas Huliselan.
Maka dari itu, lanjut dia, dari sejumlah bukti yang disodorkan ke penyidik Polresta. Dia meyakini kalau kasusnya naik penyidikan.

“Saya optimis, kasus ini dalam waktu dekat sudah naik penyidikan,” pungkasnya.
Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang sebelumnya memastikan, laporan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Yusri Mahedar salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku, siap ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini diketahui, setelah tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, Selasa 1 Desember 2020 kemarin serta mengantongi bukti-bukti yang cukup.

“Jadi kita sudah periksa pak Gubernur Maluku Selasa kemarin. Pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor Yusri Mahedar. Kemudian dari bukti-bukti yang ada, bisa kita pastikan naik ke penyidikan. Tapi yang formalnya kan harus lewat gelar. Makanya tunggu kita gelar dulu,” ungkap Kapolresta di Mapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Rabu (2/12).

Menurutnya, dari laporan kasus ini, penyidik langsung memeriksa dua laporan polisi yang dilaporkan pelapor dari partai PDI Perjuangan dan juga Gubernur Maluku Murad Ismail. “Dari dua laporan ini, kita sudah periksa sekitar 10 orang saksi, saksi dari pihak pelapor dan juga korban,” katanya.

Mandan Kapolres Pulau Buru ini mengatakan ,untuk agenda selanjutnya, kalau tidak ada kendala, dalam pekan ini, kasus tersebut akan digelar oleh tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

“Dari bukti-bukti yang ada, kita yakin kuat lah, untuk dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Gubernur Maluku, Murad Ismail kembali melayangkan laporan pidana terhadap Yusri A.K. Mahedar salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku.

Laporan yang dimasukan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease ini,menyusul laporan sebelumnya yang dilayangkan DPD PDI Perjuangan Maluku terhadap terlapor yang sama (Yusri A.K. Mahedar), terkait pencemaran nama baik melalui media sosial.
Kuasa hukum Gubernur Maluku, Ronald Salawane kepada Koran ini mengatakan, laporan yang dilayangkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease dengan kasus yang sama, dengan terlapor yang sama.

Laporan tersebut diregistrasi dalam bukti lapor.Nomor LP.-B/875/K/XI/2020/SPKT, Jumat 13 November 2020.
“Jadi pada prinsipnya, pak Gubernur ingin tuntut nama baik. Karena diduga namanya telah tercoreng melalui media sosial. Yang diduga dilakukan terlapor,” beber Salawane, Minggu (15/11).

Kata dia, semoga dalam laporan yang telah disampaikan ke pihak kepolisian, bisa secepatnya untuk ditindaklanjuti oleh Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

“Kita berharap, pak Kapolresta, secepatnya usut kasus ini. Karena laporan yang kita sampaikan itu ada dua. Secara kelembagaan DPD PDI Perjuangan Maluku dan Gubernur Murad Ismail selaku pribadi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini,diduga menyebar berita hoaks atau bohong melalui media sosial, yang menyerang institusi Partai DPD PDI Perjuangan Maluku,Yusri A.K. Mahedar salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease. Dan dipastikan Yusri terancam pidana penjara selama 4 tahun.

Melalui kuasa hukum DPD PDI Perjuangan,Dominggus Huliselan dan Ronald Salawane kepada koran ini mengatakan, laporan terkait pencemaran nama baik lewat media sosial tersebut, diregistrasi dalam nomor.

LP/872/XI/2020/Maluku/Resta Ambon, Kamis 12 November 2020, dengan korban DPD PDI Perjuangan Maluku yang diwakili pelapor Junaiddy Marasabessy selaku Wakil Ketua PDI Perjuangan, sedangkan terlapor Yusri A.K Mahedar selaku pengurus partai Golkar DPD Maluku.

“Kita lapor yang bersangkutan karena diduga menyebar berita bohong di media sosial, yakni melalui media online Kabar Timur. Kemudian dari sejumlah bukti yang kita kantongi ternyata benar, kalau pernyataan dia (Yusri) itu benar,” jelas Dominggus Huliselan, usai melapor di kantor Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kamis (12/11).

Menurutnya, sejumlah bukti audio yang dipegang pihaknya,yakni terlapor pada saat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) DPP Golkar membahas target kemenangan 60 persen di Pilkada serentak 2020,Mahedar mengatakan kalau Pilkada serentak di 4 Kabupaten di Maluku ada rivalitas antara DPD Golkar dengan DPD PDI Perjuangan di Maluku. Dan terhadap Pilgub di Maluku Tahun 2018 lalu, ada intimidasi Murad Ismail selaku Dankor Brimob kepada kepala-kepala Daerah dan juga terhadap kepala-kepala desa untuk memenangkan Murad dalam Pilgub tersebut. Dan hal tersebut akan berlaku lagi di Kabupaten SBT di tahun 2020 saat ini.

“Dari audio tersebut, saat ini kan pak Murad sebagai ketua DPD PDI Perjuangan, makanya jabatan itu melekat secara institusi, makanya kita dipercayakan DPD PDI Perjuangan untuk melapor. Dan secara pribadi pak Murad lapor juga akan melapor lagi terkait pernyataan ini,” jelas Huliselan.

Kata Huliselan, dari pernyataan di media sosial, ketika dikroscek, dengan pernyataan di dalam Rakornis secara virtual yang berlangsung 24-25 September 2020 kemarin ternyata benar. “Pada saat kita kroscek bukti, keduanya bersesuaian, ” jelasnya. (SAD)

Comment