by

Pengacara Sebut Kasus Yusri Mahedar Bisa di SP3

Ambon, BKA- Fileo Pistos Noija, salah satu praktisi hukum di Maluku menyebut, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Gubernur Maluku Murad Ismail bersama DPD PDIP Maluku ke Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, dengan terlapor Yusri Mahedar harus dihentikan atau di keluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.

Kata Noija, SP3 dilakukan penyidik mengingat Yusri Mahedar sudah dinyatakan meninggal dunia Minggu 27 Desember 2020 kemarin. Dan status kasus Mahedar sudah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Maka otomatis unsur barang siapa dalam perkara tersebut sudah gugur.

“Karena dia sudah meninggal. Maka sesuai KUHP, penyidik harus SP3kan kasus tersebut,” ungkap Noija ketika dimintai pendapatnya seputaran kasus Mahedar, Senin (28/12).

Pengacara senior ini mengatakan, penyidik harus menghentikan kasus tersebut, mengingat dalam laporan polisi (LP) yang dimasukan ke Polresta, pelaku atau terlapor sudah terterah nama Yusri Mahedar.

“Dan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka otomatis harus di SP3. Itu aturannya. Tapi andai saja, yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka kemudian berkasnya sudah terdaftar untuk sidang di Pengadilan, maka sidang tetap dijalankan walaupun tanpa terdakwa. Namanya sidang inabsensia ( sidang tanpa hadirnya terdakwa),” jelas dia.

Terpisah, Kasubbag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Ipda Izack Leatemia yang dikonfirmasi mengaku, belum bisa memberikan komentar terkait status penyidikan pencemaran nama baik atas terlapor Yusri Mahedar.

“Itu nanti saya cek di Reskrim dulu. Karena itu kewenangan penyidik. Namun yang pastinya kalau memang terlapor sudah meninggal dunia, penyidik Reskrim pasti melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut,” singkat dia.
Sebelumnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Kombes Pol. Leo Surya Nugraha Simatupang memastikan, laporan kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Yusri Mahedar salah satu fungsionaris DPD Golkar Maluku, siap ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.

Hal ini diketahui, setelah tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Maluku, Murad Ismail, Selasa 1 Desember 2020 kemarin serta mengantongi bukti-bukti yang cukup.

“Jadi kita sudah periksa pak Gubernur Maluku Selasa kemarin. Pemeriksaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor Yusri Mahedar. Kemudian dari bukti-bukti yang ada, bisa kita pastikan naik ke penyidikan. Tapi yang formalnya kan harus lewat gelar. Makanya tunggu kita gelar dulu,” ungkap Kapolresta di Mapolresta Pulau Ambon dan Pp Lease, Rabu (2/12).

Menurutnya, dari laporan kasus ini, penyidik langsung memeriksa dua laporan polisi yang dilaporkan pelapar dari partai PDI Perjuangan dan juga Gubernur Maluku Murad Ismail. “Dari dua laporan ini, kita sudah periksa sekitar 10 orang saksi, saksi dari pihak pelapor dan juga korban,” katanya.

Mantan Kapolres Pulau Buru ini mengatakan ,untuk agenda selanjutnya, kalau tidak ada kendala, dalam pekan ini, kasus tersebut akan digelar oleh tim penyidik Polresta Pulau Ambon dan Pp Lease.
“Dari bukti-bukti yang ada, kita yakin kuat lah, untuk dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan,” tandasnya.(SAD)

Comment