by

Pengadaan PLTD 227 Desa di Maluku Disetujui

Ambon, BKA- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, akhirnya menyetujui pengadaan mensin PLTD untuk mengatasi masalah kelistrikan pada 227 desa di Provinsi Maluku, hingga tahun 2023 mendatang.

Persetujuan ini disampaikan langsung, dalam Raker bersama Komisi VII yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII H. Eddy Soeparno, di ruang rapat Komisi VII gedung Nusantara I lantai I, Jakarta, Senin (22/3).

Penegasan ini disampaikan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku, Mercy Chriesty Barends lewat rilisnya, kepada koran ini, Selasa (23/3).
Dalam pertemuan tersebut, akui Mercy ,dirinya secara tegas mempertanyakan permasalahan kelistrikan di Indonesia. Khususnya pengadaan mesin-mesin di sejumlah desa yang sudah dibangun jaringan serta tiang transmisi dan rumah mesin, sejak tahun 2016-2019, namun mesinnya belum disediakan.

“Kami ingin mendapatkan informasi konkrit. Dalam paparan sebelumnya kita mendapatkan gambaran sampai tahun ini ada potensi untuk 100 persen elektrikasi di seluruh Indonesia. Sementara di kawasan Timur Indonesia dan wilayah 3T, sejak tahun 2016 atas instruksi dari Pak Presiden dilakukan program Indonesia Terang, terutama di wilayah-wilayah terluar,” paparnya.

Politisi PDIP ini menilai, dari program Indonesia Terang dibangun seluruh jaringan lingkar pulau. Dan di Maluku sendiri, jaringan lingkar pulau mulai dari tiang transmisi sampai dengan gardu dan lain-lain sudah terbangun. Dan itu kurang lebih 52 PLTD yang dibutuhkan dari jaringan pulau-pulau ini.

“Sampai dengan hari ini (kemarin) karena moratorium, makanya mesin-mesin itu tidak pernah datang pak. Foto-foto dari hasil reses saya banyak yang bisa saya sampaikan ke pak menteri. Tiang-tiang itu dari tahun 2016-2017 sampai miring-miring pak. Sementara masih dibangun lagi untuk 2019,” katanya.

Mercy ingin mengetahui kebijakan Menteri ESDM berkaitan dengan 52 PLTD yang harus diselesaikan mesin-mesinnya. Ditambah dengan 29 KSO (Kerja Sama Operasional) di Maluku. Sehingga dirinya berpikir, Indonesia timur Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT masih bermasalah dengan mesin-mesin dimaksud.

“Pertanyaan kami adalah, jika terjadi pengalihan dari yang berbasis fosil menuju EBT (energi baru terbarukan), di daerah sudah maju dan tidak devisit daya. Sehingga mungkin bisa dilakukan transisi tersebut.

Tetapi di Maluku dan wilayah Timur, sambung dia, pihaknya mulai dari tidak ada menjadi ada. Karena jika ingin mengubah, maka ubahlah di daerah yang sudah surplus. Sehingga hal itu yang dia sampaikan di hadapan Meneteri ESDM.

Dituturkan, Ia ada di pertarungannya di lima tahun pertama, untuk mendapatkan anggaran membangun sarana kelistrikan di daerah 3T (terluar, termiskin dan terisolasi). Tetapi akhirnya sedih melihat kondisi seperti itu.

“Jadi minta tolong pak menteri. Ada yang diantara selat kabel jaringannya sampai masuk ke dalam laut. Ini menyedihkan sekali. Jadi terhadap situasi ini, kami minta kebijakan agar jangan moratorium wilayah-wilayah yang sulit ini. Kami butuh listrik sekarang pak. Kami yang ada di wilayah-wilayah sulit ini mohon untuk mesin-mesin segera diselesaikan,” pintanya.
Dia menegaskan, peralihan dari BBM fosil ke EBT dilakukan di wilayah yang surplus dulu, barulah di daerah sulit dan wilayah 3T.

“Jadi saya mohon sekali lagi kebijaksanaan pak menteri untuk membicarakan ini dengan sangat sunggu-sungguh bila perlu dengan pak Presiden. Supaya kita jangan terkunci karena aturan. Kalau ini tetap dipaksakan, mungkin sampai akhir 2024 kita tidak akan melihat PLTMG dan tidak lihat gasnya. Kota Ambon saja sampai saat ini tidak ada gas pak menteri,” sebutnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, terkait masalah elektrifikasi di wilayah Timur Indonesia tidak ada lagi istilah moratorium. Da semua program akan tetap berjalan.

Tasrif juga mengakui, soal rencana program konversi (pengalihan) energi dari diesel ke gas, namun akan diberlakukan secara estafet, tanpa harus menghentikan apa yang sudah berjalan. Pihaknya, sementara melakukan identifikasi daerah-daerah mana saja yang memenuhi syarat tersebut.

“Terkait dengan semua fasilitas yang dibangun di Maluku itu, tahun ini proses tendernmya sementara dilakukan dan targetnya di tahun 2022 sampai 2023 akan tuntas,” jelasnya.

Dipaparkan, mesin yang didatangkan akan menggunakan energi biodiesel (B30) atau Bahan Bakar Nabati. Kesepakatan ini, juga tertuang dalam rekomendasi Komisi VII DPR RI pada poin 5, agar negara segera menyediakan satuan pembangkit diesel (SPD) dan juga menyediakan pasokan gas kepada daerah berbasis 3T, yang sampai saat ini masih bermasalah soal elektrifikasi.

Menurut Tasrif, kebijakan penggunaan energy B30 dilakukan sebagai upaya pemenuhan Paris Agreement (Kesepakatan Paris) dalam rangka mengurangi emesi global sesuai gol temperatur global. Sedangkan, untuk PLTMG yang sudah siap tapi belum tersedia energy gas. Juga akan disediakan dan ditargetkan menggunakan produksi gas dari Bentuni, Bontang dan di tahun 2017 akan menggunakan produksi dari Blok Masela.

“Energi gas dipilih karena sudah diperhitungkan soal cost-nya dan juga emisi yang dihasilkan nanti. Nah mesinya lagi ditenderkan di semester satu ini oleh pihak PT Pertamina melalui PJM,” tutup Tasrif. (BTA)

Comment