by

Pengawasan JMP Bukan Kewenangan Pemkot

beritakotaambon.com – Menanggapi kriminalitas yang sering terjadi di seputaran Jembatan Merah Putih (JMP), Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengaku bukan kewenangan Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan lewat pemasangan CCTV atau pencegahan lainnya.

Menurut Richard, terkait pengawasan dan pencegahan merupakan tanggung jawab pihak Kepolisian. Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus melakukan koordinasi dengan aparat keamanan.

“Dengan polisi juga kita selalu melakukan rapat koordinasi. Karena untuk pencegahan dan sebagainya itu ada pada aparat kepolisian,” terang Richard, kepada wartawan, Rabu (25/8).

Walikota dua periode ini mengatakan, tidak mungkin Pemkot melakukan pengawasan di Jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini. Karena kewenangan semua ada di pihak kepolisian.

“Kita tidak mungkin terus lakukan pengawasan. Kewenangan ada pada Balai maupun Polisi. Kalau balai bisa kontrol dengan CCTV, bisa cegah tindakan kriminalitas,” sarannya.

Kata dia, kewenangan untuk menerangi JMP, selain kepolisian, BPJN, dan Pemerintah Provinsi Maluku, harus mengantongi rekomendasi dari Pemerintah Pusat (Pempus).

Baca juga: Anak Jalanan Akan Divaksin Covid-19

Sementara untuk taman I AMBON, sambung Richard, taman milik Pemkot Ambon yang dibangun tepat di bawah JMP, itu belum dapat ijin untuk memasang lampu. “Kita mau terangi saja nggak boleh. Nggak paku kena tembok JMP,” ucapnya.

Diakuinya, pihaknya berencana menggantikan lampu yang sementara digunakan sepanjang JMP dengan menggunakan lampu yang lebih terang, guna mencegah tindakan kriminalitas.

“Saya sudah usul lampu-lampu itu serahkan saja ke Pemerintah Kota. Lalu nanti kita pasang mercuri disitu. Tapi sampai sekarang usulan kami juga belum di tanggapi,” bebernya.

Terkait dengan janji Pemkot untuk bangun Pos penjagaan di JMP, tambah Richard, itu bisa saja dilakukan. “Tapi siapa yang mau duduki Pos itu. Kalau polisi setuju berjaga, pasti segera dibangun,” pungkasnya. (IAN)

Comment