by

Pengawasan Lemah, DPRD Ambon Didemo

AMBON-BKA, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kapitan Maluku (AKM), melakukan aksi unjuk rasa di pelataran kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (22/7). Mereka kecewa dengan fungsi kontrol DPRD yang dinilai lemah terhadap sejumlah kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Ambon.

Meski hanya beberapa anggota DPRD yang berkantor, massa aksi ini tetap melakukan orasi dan menyampaikan 4 poin tuntutan untuk ditindaklanjuti.

Poin pertama, meminta agar kartu vaksin harus dihapuskan sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon. Poin kedua, mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk segera mengevaluasi data pasien di RSUD Haulussy Ambon yang terindikasi ada pemutarbalikan data pasien yang meninggal dengan status Covid.

Poin ketiga, terkait perpanjangan PPKM Mikro di Kota Ambon harus ditolak karena efektivitas penanganan penyebaran Covid-19 sejauh ini belum mampu dicapai Pemerintah Kota Ambon. Poin terakhir, yang harus diperhatikan pemerintah adalah distribusi bantuan sosial bukan perpanjangan PPKM, yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon.

Koordinator aksi, Marko Talubun mengatakan, empat poin tuntutan yang disampaikan merupakan kesimpulan dari keresahan masyarakat di Kota Ambon selama pandemi Covid-19.

“Ini bukan kepentingan pribadi, tapi empat poin tuntutan ini merupakan keresahan semua masyarakat Kota Ambon terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama pandemi,” tegas Marko.

Dalam aksinya itu, Ia juga meminta DPRD agar memberikan sikap tegas mendukung penolakan kartu vaksin harus sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon.

“Kami mau pihak DPRD mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk segera menghapus soal kewajiban warga kota memiliki kartu vaksin itu. Karena kalau ada masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan dan tidak bisa divaksin berarti dia tidak bisa melakukan perjalanan dan menikmati pelayanan publik,” teriaknya.

Menurutnya, pada tuntutan yang ada pada poin kedua, juga harus disikapi DPRD agar mendorong Pemerintah Kota segera mengevaluasi data pasien di RSUD Haulussy Ambon, yang terindikasi ada pemutarbalikan data pasien yang meninggal dengan status Covid-19.

“Sekarang banyak sekali kasus di RSUD Haulussy yang terkesan memutarbalikan data pasien yang meninggal, dengan status Covid-19. Ini harus ditindaklanjuti,” beber Marko.

Dan untuk poin ketiga, lanjut dia, perpanjangan PPKM di Kota Ambon harus ditindaklanjuti oleh DPRD. Sebab, efektivitas penanganan penyebaran Covid-19 sejauh ini belum mampu tercapai oleh Pemerintah Kota Ambon. Sehingga harus ada dukungan dan sikap tegas dari DPRD selaku representasi masyarakat.

“Untuk poin keempat ini, yang harus di perhatikan pemerintah adalah distribusi bantuan sosial bukan perpanjangan PPKM, yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan pendemo, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa justru menyayangkan kehadiran para demonstran itu. Sebab, hingga kemarin, sebagian anggota DPRD sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) karena terindikasi terpapar virus Corona.

“Saya harus sampaikan kepada adik-adik semua kalau pada 2 Juli kemarin, DPRD melakukan tes Swab PCR. Dan ternyata banyak pegawai dan beberapa anggota DPRD yang positif Covid-19. Jadi adik-adik datang kesini tidak ada anggota, karena semua anggota DPRD saat ini lagi isoman. Jadi tersisa beberapa hari lagi baru anggota mulai aktif bekerja,” terang Mailoa.

Ketua DPC PDIP Kota Ambon ini juga meminta maaf kepada para demonstran, karena 4 poin tuntutan yang disampaikan itu, belum dapat ditindaklanjuti oleh DPRD. Namun seluruh tuntutan yang ada, akan ditampung untuk dibahas bersama seluruh anggota ketika sudah aktif berkantor.

“Saya mewakili pimpinan DPRD Kota Ambon meminta maaf. Tapi saya sudah tampung poin tuntutan adik-adik sekalian. Setelah semua anggota dewan masuk baru kita akan rapat untuk membahas masalah ini. Berkas rekomendasinya diberikan saja dulu, karena anggota dewan banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri. Setelah ini nanti kita rapat bersama untuk membahas masalah ini,” tutup Mailoa. (UPE)

Comment