by

Pengelolaan Tambang Belum Dongkrak PAD Maluku

Ambon, BKA- Potensi sumber daya alam Maluku, khususnya pertambangan, cukup melimpah. Tapi hal itu belum bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk kemakmuran masyarakat.

Bahkan dari hasil rapat kerja yang digelar Komisi II dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Sabtu (24/10), baru diketahui kalau terdapat 82 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku.

“Komisi baru mengetaui jumlah wilayah kerja pertambangan di Maluku yang sementara ini beroperasi, baik untuk tahap eksplorasi maupun produksi, sebanyak 82 perusahaan. Itu diketahui setelah rapat kerja dengan Dinas ESDM Provinsi Maluku,” kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta/Tethool, Sabtu (24/10).

Dari 82 perusahaan pertambangan itu, ungkapnya, ada 32 perusahaan yang bergerak pertambangan logam, serta 50 perusahaan lainnya bergerak dibidang penambangan batuan.

Namun selama ini, katanya, potensi itu belum bisa dimaksimalkan menjadi sumber PAD. “Karena setelah mulai berjuang menjadi sumber pendapatan, kita tertumbuk dengan regulasi tertinggi, yaitu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara,” ujarnya.

Regulasi seperti ini yang dinilai merugikan daerah. Sehingga Komisi II DPRD Maluku akan memperjuangkan hak daerah dikembalikan.

Sebab, katanya, kalau mau berbicara tentang penerapan otonomi daerah, maka harus dilakukan dengan benar.

“Kita merasa bahwa seluruh regulasi yang baru ini merugikan daerah, sebab potensi kekayaan alam ada di daerah, namun dikembalikan ke pusat baru dibagi bersama,” tandas Saudah.

Beberapa hal lainnya yang cukup krusial, yakni, adalah soal perizinan. Ada banyak izin yang mati, akibat perilaku para pemimpin terdahulu dari Dinas ESDM Provinsi Maluku.

Kondisi ini menyebabkan banyak pengusaha daerah merasa tidak diprioritaskan sebagai pengusaha untuk mengembangkan potensi kekayaan alam, terutama untuk jenis tambang logam dan bebatuan.

Cara seperti ini menimbulkan kesan, seakan-akan Dinas ESDM Provinsi Maluku tertutup. Untuk itu, Komisi II DPRD Maluku mulai membuka semua yang terkait dengan berapa banyak wilayah pertambangan, berapa jumlah perizinannya, dan siapa saja yang berusaha di Maluku, agar diketahui juga oleh masyarakat.

“Dinas ESDM Provinsi Maluku juga perlu memprioritaskan pengusaha lokal, karena uang harus berputar di daerah, bila memang ada diantara mereka yang mempunyai potensi dan modal untuk mengelola kekayaan tambang tersebut,” tegas Saudah.(RHM)

Comment