by

Pengelola SPBU Lateri Harus Diproses Hukum

Ambon, BKA-Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Sherlock Lekipiouw, berpendapat, tindakan yang dilakukan SPBU Lateri mestinya ditindaklanjuti ke ranah hukum.

Sudah sangat jelas, tindakan yang dilakukan pihak SPBU lateri bukan hanya menyalahi ketentuan waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon, yakni, hingga pukul 20.00 WIT. Tapi mereka kedapat beraktivitas hingga pukul 00.00 WIT.

Namun tindakan SPBU Lateri yang menjual BBM jenis premium kepada konsumen yang menggunakan 100 jerigen kapasitas 25 liter hingga 30 liter, terang Lekipiouw, sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014. Yakni, SPBU dilarang menjual premium dan solar kepada warga menggunakan jerigen dan drum, untuk dijual kembali ke konsumen.

Memang Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 itu juga mengatur tentang pembelian pertalite menggunakan jerigen. Namun yang dilarang adalah tidak disertai rekomendasi untuk kebutuhan tertentu (pertanian, perikanan, usaha mikro/kecil).

“Terkait dengan pengisian BBM premium oleh SPBU ke konsumen gunakan jerigen, jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan harus menjaga keselamatan bersama,” ungkap Lekipiouw, kepada BeritaKota Ambon ketika dihubungi via handphone, Rabu (3/3).

Kemudian, tindakan SPBU Lateri itu juga melanggar Peraturan Presiden No 15 tahun 2012, tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, serta menjual ke pabrik-pabrik, home industry maupun untuk mobil-mobil galian C.

Larangan SPBU menjual BBM kedalam jerigen juga diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen/pengguna, SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.

Selain itu, sangat jelas diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, yakni, konsumen yang membeli BBM di SPBU dilarang untuk dijual kembali.

“Jika melihat Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55, siapa saja yang menjual bensin eceran termasuk Pertamini, dapat dikenakan sanksi pidana. Yakni 6 tahun atau denda maksimal Rp 60 miliar,” urainya.

Lanjut laki-laki berjiwa Kalwedo itu, pada dasarnya, kegiatan usaha Pertamini boleh dilakukan, kalau punya izin. Jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001.

Ia berharap, dengan adanyan penangkapan itu, pihak kepolisian dapat menindaklanjuti untuk proses hukumnya, sehingga menjadi pelajaran bagi seluruh pengusaha SPBU di Maluku.

Lekipiouw juga memintah, pihak Pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten/kota, dapat menertibkan masyarakat yang membeli BBM menggunakan jalan dan berjualan diemperan jalan.

“Masyarakat boleh saja menjual BBM diemperan jalan, jika dibuat perkelompok dan ditatah sekalaigus diberi ijin, sehingga tidak terkesan sebagai praktek Ilegal oil di negeri raja-raja ini,” harapnya. (BTA)

Comment