by

Penindakan Pelanggaran Pilkada 2020 Dievaluasi

Ambon, BKA- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalukan rapat evaluasi penindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020.

Rapat evaluasi dipimpin langsung Ketua Bawaslu Kabupaten MBD, Jemris Ph. Jonas beserta Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Anggota Bawaslu, perwakilan kejaksaan Negeri MBD dan Perwakilan Polres MBD, di Kantor Bawaslu, Senin (19/4).

Jemris menjelaskan, Bawaslu MBD telah melaksanakan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 dengan baik. Bahkan di dalam proses penyelanggaraan Pilkada telah ditemukan beberapa dugaan pelanggaran tindak pidana.

Karena itu, lanjutnya, terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada MBD, TIM GAKUMDU telah menjalankan tugas secara maksimal. Dimana dugaan-dugaan tersebut telah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan beberapa persoalan dihentikan karena kurangnya alat bukti.
Dikatakan, Bawaslu MBD akan tetap meningkatkan kinerja Bawaslu dari tingkat Kecamatan. Sehingga proses pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu kedepan dapat berjalan dengan baik.

Menurut dia, saat ini Bawaslu MBD memiliki kendala yakni kekurangan personil. Karena itu pihaknya kemudian melalukan koordinasi dengan masing-masing institusi yang tergabung dalam Sentra Gakumdu, agar kekurangan personil dievaluasi masing-masing institusi. Sehingga kedepan dapat menyelesaikan persoalan kekurangan personil tersebut.

“Bawaslu akan menyiapkan sertifikat kepada penyidik maupun penuntut yang telah membantu dalam setiap proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati MBD tahun 2020, sebagai bentuk dukungan,” tutur Jemris.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri MBD Sudarmono, pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi tehadap Polres MBD. Khususnya penyidik Sat Reskrim Polres MBD dan Bawaslu MBD yang telah bekerja sama dan maksimal dalam menegakan hukum terkait pelanggaran Pilkada MBD tahun 2020.

“Dalam pengawasan pilkada harus tetap saling komunikasi dan koordinasi, sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan selalu fokus dalam setiap pekerjaan,” harapnya.
Ia juga menjelaskan, hambatan dalam penanganan dugaan pelanggaran pilkada masih terhambat dengan tidak adanya Pengadilan Negeri. Sehingga proses sidang masih dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Jemris juga berharap, Bawaslu tingkat Kecamatan agar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga pelanggaran pemilu dapat terdeteksi. (GEM)

Comment