by

Penjabat Desa Labuan Akui Pakai DD

Ambon, BKA- Penjabat Kepala Desa Labuan, Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), mengaku dipersidangan, kalau menggunakan uang yang bersumber dari ADD dan DD sebanyak Rp 50 juta, untuk kepentingan operasi hernia dan biaya kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Pada persidangan itu, Punggul dihadirkan sebagai terdakwa sekaligus saksi mahkota bersama terdakwa Taradji Letahit (49) selaku Kasi Pembangunan Desa Labuan, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (5/3).

Terdakwa mengaku, uang Rp 50 juta tersebut diambil dari biaya pembelian tenda besi untuk Kantor Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Memang tenda tersebut tidak diadakan, namun dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) diadakan dan realisasi 100 persen.

Selain itu, terdakwa mengaku, pada 2017, sejumah item kegiatan yang dikerjakan tak selesai di desa Labuan. Misalnya, satu unit MCK, satu sumur, rehab lima rumah layak huni, pembangunan kantor desa. Padahal dalam LPJ, terdakwa menandatangani kwitansi pembelanjaan dan dilaporkan realisasi 100 persen.

“Jadi memang beberapa item kegiatan yang disebutkan itu belum selesai, yang mulia. Namun dilaporkan dalam LPJ terealisasi 100 persen. Saya menyesal, yang mulia,” ujar Punggul, seraya menangis di dalam persidangan yang berlangsung secara virtual.

Pada sidang virtual itu, kedua terdakwa didampingin kuasa hukumnya, Maad Patty dan Fredik Movun, mengikuti sidang dari Rutan Kelas II Ambon. Sedangkan Ketua Majelis Hakim, Feliks R. Wuisan dibantu, Jenny Tulak dan Benhard Panjaitan selaku Hakim Anggota, memimpin sidang di Pengadilan Tipokor Ambon.

Pada persidangan itu juga terdakwa Taradji Letahit yang merupakan Kasi Pembangunan Desa Labuan, mengungkapkan, untuk ADD tahun 2018, dia menerima dana dari terdakwa penjabat kepala desa sebesar Rp 315 juta, untuk pembangunan tiga unit rumah layak huni. Per unit, anggarannya Rp 105 juta.

Dalam pekerjaannya, hanya dikerjakan satu unit rumah, sedangkan dua lainnya belum dikerjakan. “Jadi uang sisa dari pembangunan rumah layak huni itu saya berikan Rp 93 juta kepada penjabat, yang mulia. Sedangkan saya akui pegang Rp 15 juta, yang mulia. Uang itu saya pegang untuk keperluan pribadi,” beber terdakwa Taradji.

Kedua terdakwa mengaku, masih banyak lagi sejumlah item kegiatan yang dilaporkan fiktif. Dan atas perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 600 juta lebih.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Azer Jongker Orno, dalam dakwaannya, mengancam kedua terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3, Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

JPU dalam berkas dakwaannya, mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun 2017 dan 2018. Dimana Pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah, nilainya miliaran rupiah.

Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif. Kegiatan fiktif, diantaranya, pengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri. Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang dibayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.(SAD).

Comment