by

Pensiunan Pemda Minta Pemutihan Rumdis

Ambon, BKA- Sedikitnya 14 pensiunan pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendatangi Kantor DPRD Maluku, untuk meminta pemutihan terhadap rumah dinas (Rumdis) yang telah mereka tempati sekitar 38 tahun, yang berlokasi di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon.

Permintaan para pensiunan pegawai Pemprov Maluku itu disampaikan kepada Komisi III, pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Bagian Aset Setda Maluku, Selasa (26/1).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hata Hehanussa, menjelaskan, pertemuan itu sebenarnya membahas persoalan 14 aset rumah dinas milik Dinas Pertanian Pemprov Maluku, yang telah ditempati kurang lebih 38 tahun oleh ASN yang sudah pensiun.

“Karena ada penertiban aset-aset dari dari Pemda Maluku, maka mereka diharuskan memproses untuk mendapatkan pemutihan rumah dinas yang ditempati,” ungkap Hata.

Untuk itu, lewat Komisi III DPRD Maluku, ke-14 pesnisunan itu meminta bagian aset daerah dan BKSD Setda Maluku, melakukan rapat bersama dengan para pensiunan untuk membicarakan langkah apa yang harus diambil dalam persoalan aset daerah, yang sudah ditempati sekian puluh tahun.

“Mereka ini juga punya hak untuk melakukan pemutihan itu, tapi kita di Komisi III hanya mendorong mereka agar bisa segera memenuhi berbagai syarat adiminstrasi, salah satunnya harus bisa menujukan surat izin penghunian awal dari Dinas Pertanian dan surat hunian yang saat itu hanya diperuntukan bagi ASN golongan III, dari tiga syarat yang diminta dari bagian aset daeraha Setda Maluku,” jelasnya.

“Kalau mereka ini bisa masukan dua syarat dari tiga syarat yang diminta Pemda Maluku, maka baru akan bisa diperoses pemutihannya. Tapi proses awalnya, mereka harus mengurusnya dari Dinas Pertanian, selanjutnya Dinas melakukan verifikasi dan kemudian diajukan ke Gubernur sebagai pengambil keputusan,” lanjutnya.

Hata mengakui, seharusnya prosesnya sudah dilakukan sejak kemarin. Namun langkah yang mereka ambil salah, karena surat yang diajukan ke gubernur. Padahal kalau sesuai aturan, seharusnya lewat Dinas Pertanian sebagai pemilik.

“Prinsipnya bagian aset daerah Setda Maluku, mengatakan tidak ada masalah dengan proses pemutihan, bahwa mereka memenuhi syarat, apabila syarat yang diajukan saat menempati sudah golangan III,” pungkas Hata. (RHM)

Comment