by

Penyertaan Modal PT MEA Harus Cermat

Ambon, BKA- DPRD Maluku mengingat Pemerintah Provinsi Maluku harus cermat dalam penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah (PD) PT. Maluku Energi Abadi (MEA). Semua harus dilakukan dengan perhitungan yang cermat, dengan mempertimbangkan berbagai regulasi serta kemampuan keuangan daerah.

“Penyertaan modal harus berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel,” terang Ketua Pansus I DPRD Maluku, Fredrek Rahakbauw, pada rapat paripurna DPRD Maluku Ranperda tentang Peraturan Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi, Rabu (4/11).

Menurutnya, penyertaan modal pada perseroda jangan sampai berimplikasi pada terganggunya berbagai program pembangunan daerah yang telah disusun.

“BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisiensi, kurang memiliki orientasi pasar dan tidak memiliki reputasi yang baik, serta profesionalisme yang rendah,” ujar Fredrek.

Dia berharap, Ranperda tentang pembentukan perusahaan daerah ini dapat disetujui dan akhirnya ditetapkan sebagai peraturan daerah melalui rapat paripurna DPRD.

Pansus I DPRD Maluku dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD nomor 12 tahun 2020, dan mulai bekerja sejak Juni 2020 melalui serangkaian kegiatan rapat, baik secara internal maupun raker dengan Pemprov Maluku.(RHM)

Comment