by

Penyidik Diminta Segera Tetapkan Tersangka PLTMG

Ambon, BKA- Penyidik Kejati Maluku didesak untuk segera melakukan penetapan tersangka di kasus dugaan korupsi, pembelian lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru.

Hal itu disampaikan salah satu praktisi hukum di Maluku, Fileo Pistos Noija, mengingat waktu yang digunakan penyidik sudah terbilang cukup lama. Sehingga tidak bisa lama-lama lagi untuk menetapkan tersangka dalam perkara ini.

“Saya berharap, penyidik segera tetapkan tersangka dalam perkara ini. Setelah tetapkan tersangka, baru penyidik lalukan koordinasi untuk audit kerugian negara. Mengapa, penyidik pasti punya alasan, sehingga kasus ini diterbitkan Sprindik baru,” ungkap Noija, kepada Beritakota Ambon, Selasa (10/11).

Menurutnya, sejak kasus ini naik penyidikan, bayang-bayang tersangka itu sudah diketahui penyidik. Hanya saja, tersangka harus dijerat melalui proses penyidikan sesuai KUHP.

“Seharusnya penyidik sudah tetapkan tersangka dalam perkara ini, karena sejak kasus kalau naik penyidikan, maka bukti Kejati itu pasti kuat, pasca kalah praperadilan melawan Fery Tanaya,” terangnya.

Mengapa dia mendesak penyidik untuk segera menetapkan tersangka di kasus itu, katanya, untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang disangkakan terlibat, yang sementara ini diperiksa selaku saksi.

“Ada yang berpikir, jangan sampai dia sebagai saksi itu juga nanti tersangka. Kan bisa saja begitu,” tandasnya.

Sebelumnya dikabarkan, tim penyidik Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait audit perhitungan kerugian negara ke kantor BPKP Maluku-Malut dalam perkara dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru.

“Jadi untuk saat ini, tidak ada pemeriksaan saksi. Fokus jaksa sekarang adalah audit kerugian negara,” ungkap Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, Kamis (5/11).

Menurutnya, progres penyidik Kejati Maluku yang dilakukan saat ini adalah klarifikasi oleh auditor, dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara. ”Semua ini karena kepentingan audit saja. Mengingat penyidik tidak lagi menggunakan berkas audit lama,” tandas Sapulette.

Sebelumnya diberitakan koran ini, berkas kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi PLTMG di Desa Sawa, Kota Namlea, Kabupaten Buru, kembali diaudit ulang tim auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku.

Proses audit ulang ini merupakan permintaan penyidik Kejati Maluku, seiring penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) baru, pasca hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan permohonan praperadilan Ferry Tanaya, dan menggugurkan status tersangkanya.

Kepala BPKP Maluku Rizal Suhaeli yang dikonfirmasi Wartawan membenarkan hal tersebut. menurutnya, berkas perkara ini diaudit ulang mengingat penyidik melakukan penyidikan ulang terkait kasus ini.

“Jadi kita akan audit ulang berkas perkara itu. Sebelumnya kerugian negara yang diaudit mencapai Rp 6 miliar lebih,” ungkap Kepala BPKP Maluku Rizal Suhaeli, beberapa waktu lalu.

Kata dia, proses audit ulang untuk perkara ini sudah berjalan, mengingat penyidik marathon melakukan penyidikan terhadap perkara ini. “Penyidik minta ulang proses audit. Kami audit kembali, dan sudah jalan sekarang,” pungkasnya. (SAD)

Comment